Penghindaran Pajak Atau Perlawanan Terhadap Wajib Pajak

Penghindaran Pajak Atau Perlawanan Terhadap Wajib Pajak

Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara (Fadhilah, 2014). Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999). Menurut Hutami (2010), tax avoidance merupakan salah satu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan bahwa hal tersebut legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak. Penggelapan pajak (tax avasion) merupakan uasaha wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak dengan melanggar undang-undang. Penghindaran pajak dalam implementasinya sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (tax planning). Tax planning yang dilakukan yaitu dengan melakukan manajemen pajak.

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Fadhilah (2014) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak : 1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. 2. Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. 3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (Council of Executive Secretaries of Tax Organization, 1991). Menurut Alexandria (2014) mengatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan yang belum mengaturnya populer dengan menggunakan instrumen keuangan. Peraturan undang-undang perpajakan belum mengatur mengenai instrumen keuangan sehingga perusahaan dapat mengintrepertasikan pengakuan laba/rugi maupun hutang modal sesuai pertimbangan manajemen. Alexandria (2014) mengatakan bahwa transaksi yang digunakan dalam memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan menggunakan instrumen keuangan yaitu:

  1. Transaksi derivatif di luar bursa Celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengakui rugi derivatif untuk spekulasi saat belum terealisasi dan hanya mengakui laba saat terealisasi dengan dalil asas konservatif dalam akuntansi.
  2. Transaksi saham di luar bursa Celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengakui saham sebagai saham available to sale.
  3. Pendanaan menggunakan Hybrid Instrument adalah investasi keuangan yang bentuknya dapat dikategorikan baik sebagai modal (ekuitas) ataupun hutang. Celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menyuntikkan dana bagi anak perusahaan dengan convertable bond dimana beban bunga dapat dibiayakan sampai akhir periode jatuh tempo. Cara lain dengan membiayakan balas jasa bagi hasil dana syirkah sebagaimana pembebanan bunga.
  4. Pendanaan melalui back to back loan Pendanaan melalui back to back loan dilakukan dengan menjaminkan hutang anak perusahaan pada pihak ketiga untuk menghindari ketentuan DER (debt equity ratio) bagi hubungan istimewa seperti yang diatur UU PPh pasal 18 ayat 1. Pada hakikatnya transaksi itu dapat dilakukan langsung memberi hutang kepada anak perusahaannya tanpa pihak ketiga. Dengan terhindarnya ketentuan DER, anak perusahaan dapat membiayakan bunga secara penuh yang akhirnya menurunkan laba kena pajak

Baca : Kebijakan Industri Nasional Indonesia

Postingan Terkait :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *