Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Indonesia


Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Indonesia

Setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan ataupun non bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah juga harus mengacu pada etika bisnis secara islami yaitu berlandaskan pada Al-Qur’an dan As-sunnah. Tidak hanya itu, etika bisnis dalam Islam juga mengacu pada tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban dan ikhsan (Muchlis, 2007: 73).

Untuk mendukung perkembangan LKS di Indonesia, maka diperlukan perangkat hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan LKS. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syariah yang akan terjadi di masa mendatang. Akan tetapi, dalam kegiatannya LKS tidak cukup hanya diatur oleh perundang-undangan saja, namun juga dibutuhkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai otoritas di bidang keagamaan sebagai bagian dari perangkat hukum LKS, agar kegiatan operasional yang dilakukan LKS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

     

Atas dasar itu, MUI membuat lembaga khusus dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas LKS dan lembaga bisnis syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN), yang termuat dalam Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor kep-754/MUI/II/1999. Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk LKS agar sesuai dengan syariat Islam bukan hanya mengawasi bank syariah saja tetapi juga LKS yang lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, BMT dan sebagainya (Antonio, 1999: 285). Fungsi lain dari DSN adalah dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah apabila lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan dan jika lembaga keuangan tersebut tidak mengindahkan teguran tersebut, maka DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang (Antonio, 1999: 286)

Untuk menjamin bahwa operasional LKS tidak keluar dari tuntutan syariah, maka DSN-MUI membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi operasional LKS agar senantiasa sesuai tuntutan syariah (Nafis, 2011: 98). Kehadiran DPS sangat diperlukan karena mereka merupakan wakil DSN di LKS. Menurut Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, kewajiban LKS terhadap DPS adalah menyediakan ruang kerja serta fasilitas yang diperlukan dalam membantu kelancaran tugas DPS dan tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Salah satu LKS non bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT adalah baitul maal yang kegiatannya lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan shadaqah sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Sudarsono, 2007: 107). Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah, sehingga peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Sudarsono, 2007: 107). Sebagai LKS yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat (Sudarsono, 2007: 108). Oleh karena itu, BMT haruslah tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dengan menerapkan fatwa MUI yang telah ada agar masyarakat kecil tidak merasa dirugikan dan di dzalimi. Masyarakat kecil sudah seharusnya dibina dan didanai agar dapat melanjutkan keberlangsungan kehidupannya.

Namun, dalam realisasinya masih banyak BMT yang belum menerapkan sepenuhnya fatwa DSN-MUI dalam kegiatan operasionalnya. Sebagai contoh pada akad murabahah (jual-beli), fatwa DSN-MUI menyatakan “bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian harus sah dan bebas riba” (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah). Menurut Dr. Muhammad Arifin Badri dalam Majalah Pengusaha Muslim (Edisi 25, 20 : 2012) menyatakan LKS tidak benar-benar menerapkan ketentuan ini, karena di Indonesia bank/BMT hanya berperan dalam sebagai badan intermediasi saja, artinya hanya berperan dalam pembiayaan dan bukan membeli barang untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah. Sehingga diragukan barang yang diperjual-belikan benar-benar telah dibeli oleh bank/BMT atas nama sendiri, karena jika memang benar bank pernah memiliki barang tersebut maka akan tertulis pada laporan keuangan bahwa bank/BMT pernah memiliki barang tersebut dan kemudian menjualnya kepada nasabah.

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berbasis syariah pun menjadi satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah, yang perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuhkembangkan perekonomian syariah di Indonesia.

IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus, dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah.

Di antaranya yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbasis Hukum Syariah yang difatwakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, Wakalah, Akad Mudharabah Musytarakah, dan Akad Kafalah.

OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas di keuangan syariah juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan integrasi arah kebijakan, strategi, dan tahapan pengembangan di industri keuangan syariah, termasuk di IKNB Syariah. Tentu instrumen regulasi yang dikeluarkan juga sesuai dengan prinsip syariah, dengan melibatkan DSN MUI.

Literatur :

Nafis, Cholil. 2011. Teori Hukum Ekonomi Syariah.  Jakarta : UI-Press
Sudarsono, Heri. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta : Ekonisia
Soemitra, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Prenada Media

Sutedi, Adrian. 2009. Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia

Baca :

Pengertian Pembiayaan Syariah dan Agunan Syariah

Pengertian BMT (BaitulMal wat Tamwil)

Pengertian Pasar Modal Syariah Menurut Para Ahli

 

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

70 + = 72