Potensi Industri Perbankan Syariah Indonesia


Potensi Industri Perbankan Syariah Indonesia
     

Dunia terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Negara maju maupun negara berkembang terus menunjukkan perubahan dan perkembangannya, seperti di Indonesia. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari segi teknologi, pembangunan, maupun industri. Dalam dunia industri bisnis, antar produsen bersaing guna memenuhi kepuasan konsumen dan memberikan pelayanan yang terbaik agar konsumen tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Demikian juga dengan industri perbankan yang terus menunjukkan perkembangannya, Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1980-an dalam bentuk Lembaga Mikro Keuangan Syariah (LKMS), saat itu bank syariah belum muncul karena Undang-Undang Perbankan yang berlaku yaitu UU No.13 Tahun 1967, belum mengakomodasi beroperasinya bank syariah. Kemudian bank syariah pertama di Indonesia muncul di awal 1990-an, setelah keluarnya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang memungkinkan beroperasinya bank syariah. Namun, industri perbankan syariah baru tampak pertumbuhannya setelah muncul UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Umum, yang secara tegas mendefinisikan bank di Indonesia mencakup Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dapat beroperasi baik secara konvensional maupun syariah, sehingga memberikan kesempatan peluang bagi bank syariah untuk berkembang. Perbankan syariah itu sendiri adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam. Saat ini banyak bank konvensional yang berbasis syariah, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, Bukopin Syariah, Danamon Syariah dan lain-lain.

Sebelum munculnya bank-bank konvensional yang berbasis syariah, sebagian besar masyarakat muslim maupun non muslim lebih tertarik menabung di bank konvensional meskipun sebelumnya sudah ada bank syariah yang murni seperti Bank Muammalat, namun masyarakat kurang familiar dengan adanya kehadiran bank syariah tersebut. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah adalah adanya pelarangan riba, dimana seperti yang kita ketahui riba hukumnya haram bagi orang muslim, selain itu bank konvensional lebih cenderung merugikan pelaku usaha (mudharib), karena semua resiko ditanggung oleh pelaku usaha. Berbeda dengan konvensional, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (profit sharing) dimana jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan pelaku usaha dengan catatan kerugian tersebut bukan kesalahan yang disebabkan oleh pelaku usaha melainkan karena faktor alam dan sebagainya. Sehingga bank syariah dinilai lebih adil dan tidak membabani masyarakat (nasabah).

Disisi lain, krisis moneter yang menimpa Indonesia beberapa tahun yang lalu tepatnya tahun 1997/1998, berdampak besar pada industri perbankan. Banyak bank-bank konvensional yang dilikuidasi karena mengalami negative spread. Hanya bank syariah (yang menggunakan sistem bagi hasil) yang dapat bertahan karena tidak dibebani kewajiban untuk membayar bunga simpanan kepada nasabahnya, karena hanya membagi hasil sesuai dengan margin keuntungan yang diperoleh bank. Bank syariah dapat menunjukkan kinerja yang relatif baik dibandingkan lembaga perbankan konvensional (Rismayanti, 2005).

Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah dinilai lebih efisien dibandingkan dengan konvensional. Setelah bank syariah mampu bertahan melewati krisis keuangan dan mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan perbankan syariah dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu hub (pusat) keuangan syariah internasional.

Sejauh ini industri perbankan syariah nasional terus tumbuh dengan laju pertumbuhan bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Potensi manfaat dari berkembangnya industri perbankan syariah bagi kemaslahatan ekonomi nasional sudah banyak dan dibuktikan dari perjalanan sejarah perbankan syariah indonesia dan negara lain. Dengan berkembangnya industri perbankan syariah secara lebih cepat dan menjadi lebih besar, setidaknya memberikan kontribusi positif dalam mendukung inklusi keuangan (financial inclusion) khususnya bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang memenuhi prinsip syariah pada berbagai level mulai dari usaha korporasi hingga masyarakat grass-root yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Keberadaan industri perbankan syariah dapat memberikan pilihan instrumen dan bentuk layanan perbankan yang lebih variatif, sehingga membuat masyarakat lebih tertarik untuk mengetahui apa itu perbankan.

Menyadari bahwa menumbuh kembangkan perbankan syariah nasional merupakan lagkah panjang yang perlu dilakukan secara terarah, terutama dengan keterbatasan berbagai sumber daya maka otoritas perbankan perlu menyusun rencana strategis agar dapat memenuhi target-target yang telah ditetapkan. Rencana strategis tersebut dinamakan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019.

 

 

 

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 39 = 44