Sejarah dan Badan Hukum Baitul Mal wat Tanwil (BMT)


Sejarah dan Badan Hukum Baitul Mal wat Tanwil Indonesia

Sejarah BMT di Indonesia

Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah (Sudarsono, 2012 : 108). Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Soemitra, 2010 : 455).

     

Tujuan didirikannya BMT yaitu agar terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan (Ridwan, 2013 : 26)

Menurut Sudarsono (2012 : 108), dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :

1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah.

Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

2) Melakukan pembinaan dan pendanana usaha kecil.

BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

3) Melepaskan ketergantungan pada renternir.

Masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dan dengan segera, maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai beersikap, oleh karena itu langkah-langkah yang melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Badan Hukum BMT

Secara yuridis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu LKM formal dan LKM informal. LKM formal adalah LKM yang memiliki landasan hukum dan legistimasi dari instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti koperasi dengan segala variannya seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan, LKM Informal dibentuk tanpa ada landasan hukum dan legistimasi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Bentuk dari LKM ini antara lain Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) serta BMT (Cahyadi, 2012 : 2).

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan karena sampai saat ini keberadaan BMT belum mempunyai payung hukum yang jelas. Ketidakjelasan badan hukum BMT pada saat ini memang menjadi permasalahan yang masih belum bisa diatasi, namun merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Meneg Koperasi dan UKM bersama Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK/010/2009, Nomor 900-639a tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43a/KEP.GBI/2009/2009 tentang strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) atau lembaga keuangan lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ketentuan ini disepakati untuk melakukan:

  1. Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi BPR/S sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/S;
  2. Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi BUMDes;
  3. Kementerian Koperasi dan UKM bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan dan membina LKM yang akan menjadi koperasi;
  4. Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada di dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan SKB tersebut BMT dituntut memilih sendiri ingin menggunakan payung hukum yang mana BPR/S, BUMDes atau koperasi. Jika BMT memilih badan hukum koperasi maka BMT harus tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, serta perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkoperasian. Khusus untuk BMT sendiri jika ingin berbentuk koperasi maka BMT harus menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Namun, semenjak keluarnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi atau bisa disebut KSPPS, maka Undang-undang yang berkaitan dengan KJKS tidak berlaku lagi. Peraturan tersebut tercantum dalam BAB XI tentang Ketentuan Peralihan pasal 36 ayat 7.

KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi).

Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum untuk BMT yang akan menjadi koperasi seperti :

  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
  5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
  6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
  7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
  8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
  9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi.

Baca Lainnya :

Pengertian Pembiayaan Syariah dan Agunan Syariah
Pengertian BMT (BaitulMal wat Tamwil)
Pengertian Pasar Modal Syariah Menurut Para Ahli
Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Indonesia

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

56 − 50 =