Unsur-unsur dalam Perizinan


unsur unsur perizinan

Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diingikan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan adminstrasi negara (beschicking) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk beschiking, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).

Unsur-unsur dalam perizinan adalah :

     

a. Para pihak
b. Objek pengaturan
c. Pengesahan
d. Pihak yang mengeluarkan
e. Jangka waktu (tidak ada izin yang berlaku seumur hidup)
f. Untuk apa izin digunakan
g. Alasan penerbitan izin; atribusi, delegasi dan mandat

Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, lisensi dan konsesi :

  1.  Lisensi adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkrit. Lisensi bisa untuk produk atau merek di industri apa saja.
  2. Konsesi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah ikut campur. Konsesi mengandung pengertian kelonggaran atau kemudahan setelah melewati proses diplomasi atau diskusi. Sehingga politik konsesi menajdi bagian wajar dari seni berpolitik itu sendiri. Menurut Vollenhoven konsesi adalah bilaman orang-orang partikuluir berdamai dengan pemerinath, melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah. Jadi ada pendelagasian kekuasaan dari pemerintah kepada seseorang partikulir atau swasta untuk melakukan suatu pekerjaan pemerintah.
  3. Dispensasi, menurut Prins adalah tindakan pemerinatah yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa (relaxatio legis).

Fungsi dan Tujuan perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk mengatur dan sebagai penertib.Sebagai penertib dimaksudkan agar izin atau setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupann masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izinn yang telah diberikan. Jadi fungsi mengatur ini, fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Secara umum, perizinan juga memiliki fungsi pembinaan.12 Pemberian perizinan oleh pemerintah, maka pelaku usaha sudah diakui sebagai pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan praktik usaha. Oleh sebab itu sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha, maka pemerintah akan memiliki tanggung jawab pada pelaku usaha yang sebelumnya sudah memperoleh izin.

 Format perizinan

 Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk format tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat substansi sebagai berikut :

a. Kewenangan lembaga
b. Pencantuman alamat
c. Substansi dalam dictum
d. Persyaratan
e. Penggunaan alasan
f. Penambahan substansi lainnya.

Baca juga : Tinjauan Umum tentang Perizinan

Baca juga : Proses dan Prosedur Perizinan

Izin adalah perbuatan pemerintrah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Pengertian ini mengandung beberapa unsur dalam perizinan yaitu:

1) Instrumen yuridis

Berkaitan dengan tugas negara, terdapat perbedaan antara tugas dari negara hukum klasik dan tugas negara hukum modern terutama dalam melaksanakan tugasnya, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Negara Hukum Klasik Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas negara hukum klasik.
  • Negara Hukum Modern Tugas dan kewenangan pemerintah dalam negara hukum modern tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum.

Pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, diberi wewenang dalam bidang pengaturan dengan instrumen yuridis untuk mengahadapi peristiwa konkrit. Instrumen tersebut adalah dalam bentuk ketetapan (Beschikking). Beschikking adalah instrumen hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintah.

2) Instrumen Peraturan Perundang-undangan

Dalam instrumen ini menyatakan bahwa negara hukum adalah pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya setiap tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan penegakan hukum positif memerlukan wewenang, karena wewenang dapat melahirkan suatu instrumen yuridis. Namun yang perlu di perhatian oleh pemerintah adalah izin yang diterbitkan harus berdasarkan wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (legalitas).

Pemerintah kewenangan tersebut adalah pemerintah atau organ pemerintah, dari presiden sampai dengan lurah. Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin bersifat kewenangan bebas, artinya pemerintah diberi kewenangan memberi pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri.

Pertimbangan tersebut didasarkan oleh:

  • Kondisi-kondisi dari pemohon yang dimungkinkan untuk dikeluarkan suatu izin.
  • Cara pertimbangan kondisi-kondisi yang ada.
  • Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul dari akibat penolakan atau pemberi izin dikaitkan dengan pembatasan perundang-undangan.
  • Prosedur yang harus dilakukan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

3) Organ Pemerintahan

Dalam proses perizinan termasuk juga dalam keadaan instrumen organ pemerintah adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Beschikking, termasuk izin, organ pemerintah yang dimaksud adalah organ yang menjalankan tugas, yaitu ditingkat pusat sampai yang paling dasar. Banyaknya organ pemerintah yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin, seringkali menghambat aktivitas dari pemohon ijin. Hal tersebut terjadi karenan keputusan yang dibuat oleh organ pemerintah tersebut memakan waktu yang panjang, yang dapat merugikan pemohon ijin. Oleh karena itu dalam pelaksanaanya diperlukan deregulasi dan debirokratisasi dengan batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan tersebut adalah:

  • Deregulasi dan debirokratisasi tersebut tidak menghilangkan esensi dari sistem perizinan tersebut.
  • Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis, administratif dan finansial.
  • Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan prinsip dalam peraturan undang-undang yang menjadi dasar perizinan.
  • Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak (Good Corporate Governance).

4) Peristiwa Konkrit

Peristiwa konkrir adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu dan fakta hukum terntentu. Peristiwa konkrit yang dimohonkan ijinya sangat beragam dan dalam peristiwa konkrit dapat ditertibkan atau diperlukan bebrapa izin, berdasarkan proses dan prosedurnya tergantung dari pemberi wewenang izin, macan izin dan struktur organisasi, organ pemerintah yang berwenang merbitkan izin. Berkaitan dengan wewenang organ pemerintah dengan peristiwa konkrit, kewenangan tersebut diberikan untuk tujuan yang konkrit yang didasarkan pada aspek yuridis perizinan yang meliputi:

  • Larangan untuk melakukan aktivitas tanpa izin. Laranagan dirumuskan dalam norma larangan bukan norma pemerintah, maka pelanggaran atas larangan itu dikaitkan dengan sanksi administrasi, pidana dan perdata.
  • Wewenang untuk memberi izin.

5) Prosedur dan Persyaratan

Pengajuan izin oleh pihak pemohon izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh organ pemerintah yang berkaitan secara sepihak, persyaratan untuk memperoleh izin, memiliki 2 sifat, yaitu:

Izin sebagai salah satu jenis dari beschikking memiliki bentuk dan sifat yaitu :

  • Konstitutif, terdapat perbuatan atau tingkah laku tertentu (perbuatan konkrit) yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi.
  • Kondisional, penilaian dari suatu peristiwa yang akan diterbitkan izin dapat terlihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi.

Postingan Terkait :

3 Komentar

  1. inspirasi pakde Balas

    dulu sempet ngurus surat perijinan, dan menurut pengalaman..ribet juga ternyata. harus ini itu dan sebagainya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

68 − 60 =