Pengelolaan Pasar Tradisional


Pengelolaan Pasar Tradisional Indonesia

Pengertian Konsep Pasar Tradisional

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasayang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar petani lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat perbelanjaan dan pusat perbelanjaan, mata uang internasional dan pasar komoditas, hukum menciptakan pasar seperti untuk izin polusi, dan pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang.

Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Pasar peserta terdiri dari semua pembeli dan penjual yang baikyang memengaruhi harga nya.Pengaruh ini merupakan studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori dan model tentang kekuatan pasar dasar penawaran dan permintaan. Ada dua peran di pasar, pembelidan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga.Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang. Secara historis, pasar berasal di pasar fisik yang sering akan berkembang menjadi komunitas kecil, dan kota-kota.

     

Peran Kantor Pengelolaan Pasar Tradisional

Sebagai konsekuensi dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 maka pemerintah wajib melaksanakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi di dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pemerintahan daerah dengan asas tugas pembantuan. Guna menghindarkan kesalah fahaman di dalam menafsirkan maka perlu ditegaskan tentang pengertian istilah-istilah berikut ini:

  1. Desentralisasi, adalah urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah sehingga daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pemerintah daerah. Baik yang menyangkut tentang penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut tentang pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri
  2. Dekonsentrasi, karena urusan pemerintah tidak semuanya dapat diserahkan kepada daerah menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh perangkat pemerintah di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi
  3. Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat-pejabat di daerah menurut asas dekonsentrasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat baik yang menyangkut tentang perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. Untuk pelaksanaannya terutama instansi vertikal dikoordinasikan oleh kepala daerah selaku pemerintah pusat. Tetapi kebijaksanaan terhadap konsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat
  4. Tugas Pembantuan, urusan pemerintah tetap merupakan urusanpemerintah pusat. Tetapi karena dirasa berat untuk menyelenggarakan pemerintah di daerah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dan juga mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah pusat di daerah dan ditinjau dari daya guna dan hasil guna kurang dapat dipertanggung jawabkan dan juga mengingat berbagai urusan sulit untuk dilaksanakan tanpa ikut sertanya pemerintah daerah yang bersangkutan, atas dasar tersebut maka Undang-undang memberikan kemungkinan untuk dilaksanakan urusan pemerintah di daerah menurut asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat memakai beberapa asas yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintah wilayah Negara. Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah besar dan daerah kecil yang dapatbersifat otonom maupun yang bersifat administratif.

Pengertian pembagian wilayah menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia dibagi atas daerah besar dan daerah kecil di mana daerah tersebut masih dibagi lagi ke dalam daerah yang lebih kecil yang disebut daerah provinsi, di dalam daerah provinsi ada daerah lagi yang bersifat otonom atau administratif. Berdasarkan pokok pikiran tersebut di atas, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam

  • Daerah Provinsi sebagai Daerah Otonom, juga berkedudukan sebagai Wilayah Administrasi, terdiri dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan. Daerah Provinsi yang dahulu disebut Provinsi Daerah Tingkat I sekarang disebut Provinsi
  • Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sebutan Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang berlaku selama ini diganti dengan sebutan Kabupaten atau Kota.

Sedangkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ada 3 (tiga) prinsip yang dipakai yaitu :

  1. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
  2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan diDaerah Kabupaten dan Daerah Kota
  3. Asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan Desa (Penjelasan Undang-Undang Umum Pemda).

Ketiga prinsip di atas terlihat bahwa khusus untuk Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, prinsip yang selama ini dijalankan yaitu melaksanakan asas desentralisasi berdampingan dengan asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak berlaku lagi, karena penyelenggaraan asas desentralisasi di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dilaksanakan secara bulat dan utuh.

Hal ini diharapkan akan dapat menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antara instansi vertikal dengan dinas daerah yang berakibat tidak efisiennya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di samping terjadinya pemborosan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, peranan Kepala Daerah diharapkan mampu memahami perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat dalam perspektif nasional maupun internasional.

Keberhasilan untuk menyesuaikan perubahan akan sangat ditentukan oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru pemerintahan Daerah dalam UUD memuat berbagai paradigma baru dan arah politik Pemerintahan Daerah yang baru pula. Hal-hal tersebut tampak dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan berikut :

  1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)).Ketentuan ini menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pemerintahan Daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan).Prinsip baru dalam Pasal 18 (baru) lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk Pemerintahan Daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis.Tidak ada lagi unsur pemerintahan sentralisasi dalam Pemerintahan Daerah.Gubernur, Bupati, Walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi di Daerah.
  2. Prinsip menjalankan otonomi seluas‐luasnya (Pasal 18 ayat (5)). Meskipun secara historis UUD 1945 menghendaki otonomi seluasluasnya, tetapi karena tidak dicantumkan, maka yang terjadi adalah penyempitan otonomi daerah menuju pemerintahan sentralisasi. Untuk menegaskan kesepakatanyang telah ada pada saat penyusunan UUD 1945 dan menghindari pengebirian otonomi menuju sentralisasi, maka sangat tepat, pasal 18 (baru) menegaskan pelaksanaan otonomi seluas‐ Daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan yang oleh undang‐undang tidak ditentukan sebagai yang diselenggarakan pusat.
  3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18A ayat (1)). Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam (uniformitas). Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah.
  4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak‐hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat (2)). Yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah hukum (rechtsgemeenschap) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat, seperti desa, marga, nagari, kampong, meunasah, huta, negorij dan lain‐ Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat – bersifat teritorial atau genealogis – yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.
  5. Kesatuan‐kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain, seperti kabupaten dan kota. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan sepanjang masyarakat hukum dan hak‐hak tradisional masih nyata ada dan berfungsi (hidup), dan sesuai dengan prinsip‐prinsip negara kesatuan. Pembatasan ini perlu, untuk mencegah tuntutan seolaholah suatu masyarakat hukum masih ada sedangkan kenyataan telah sama sekali masih ada sedangkan kenyataan telah sama sekali berubah atau hapus, antara lain karena terserap pada satuan pemerintahan lainnya. Juga harus tunduk pada prinsip negara kesatuan.
  6. Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat (1)). Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan bersifat khusus atau istimewa (baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota atau desa).
  7. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat (3)). Hal ini telah terealisasi dalam pemilihan umum anggota DPRD tahun 2004. Gubernur, Bupati dan Walikota masing‐masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
  8. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18A ayat (2)). Prinsip ini diterjemahkan dalam Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan menyatakan bahwa hubungan itu meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras (Pasal 2 ayat (5) dan (6)).Undang-undang menetapkan bahwa pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diharapkan dengan konstruksi yang demikian ini akan menjamin adanya kerjasama yang serasi antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di sini penyelenggaraan pemerintahan ada dua pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sederajat antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Kepala Daerah memimpin Badan Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab di Bidang Legislatif, yang fungsinya menampung aspirasi rakyat dan juga sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan. Kepala Daerah mempunyai dua fungsi yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya pemerintahan daerah, dan yang kedua berfungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah “kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan berbagai pengertian dan rumusan tentang otonomi daerah di atas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian otonomi daerah, yaitu penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau daerahnya sendiri atas prakarsa sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerah.Di dalam mengatur dan mengurus daerah tersebut tentu saja harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Diberikannya berbagai kewenangan tersebut memungkinkan setiap daerah untuk secara leluasa mengurus dan mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah.Tentu saja kesemuanya itu demi kelancaran pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Harus dipahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus dalam rangka meningkatkan, memperkuat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhannya.Di samping itu pelaksanaan otonomi daerah harus menyeimbangkan aspek keserasian dengan tujuan dan aspek pendemokrasian.Maksudnya dalam pelaksanaan otonomi daerah faktor aspirasi rakyat harus benar-benar menjadi perhatian. Dengan demikian adanya otonomi daerah akan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta dapat membina stabilitas politik dan keutuhan bangsa. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah, maka pemerintahan daerah terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Masing-masing lembaga menjalankan peranannya sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya dalam sistem administrasi negara Indonesia.Dilihat dari administrasi publik, kedua lembaga tersebut merupakan kesatuan yang integral yang memberikan pelayanan publik sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah.Pemerintah daerah mempunyai perangkat daerah.

Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.Perangkat daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.Sekretariat Daerah adalah unsur staf pemerintah daerah.Maksudnya sebagai lembaga yang memberi dukungan data, informasi, dan perencanaan pada pemerintah daerah.

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

32 − 30 =