Fungsi Pengawasan Demi Terwujudnya Good Governance


Fungsi Pengawasan Demi Terwujudnya Good Governance

Demi terwujudnya Good Governance di daerah harus bertumpu pada tiga pilar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga pilar harus bekerja secara sinergi yang berarti setiap pilar diharapkan bekerja secara optimal agar pencapaian tujuan berhasil secara efektif. Salah satu pilar terbentuknya good governance adalah adanya sektor swasta yang mampu meningkatkan produksi didaerah tersebut, membantu pemerintah mengurangi pengangguran atau menciptaka lapangan pekerajaan kepada masyarakat, membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan, menambah sumber devisa bagi pemerintah, meningkatkan sumber pendapatan melalui pajak demi menciptakan kesejahtraan. Dalam praktek pelaksanaan kinerja suatu pelaku usaha sering ditemukan adanya praktek usaha kurang sehat yang merugikan konsumen dan usaha lainnya. Oleh karena itu harus ada lembaga khusus yang mampu mengawasi dan membantu dunia usaha dalam mewujudkan praktek usaha yang beretika dan mampu memberikan pelayanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Melakukan pengawasan sangat diperlukan untuk mewujudkan praktek usaha yang sehat, pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan dan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapi. Melalui pengawasan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan dapat tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kinerja sudah terlaksana. Fungsi pengawasan yang selama ini yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas yang pernah ada telah mengilhami pembentukan lembaga eksternal dan independen yang berarti bebas dari campur tangan pihak manapun, namun berpengaruh terhadap stuktural birokrasi pemerintahan yang baik, lembaga tersebut bernama Ombudsman.

     

Lembaga Ombudsman resmi dibentuk di Indonesia pada tanggal 20 Maret 2000, lembaga ini baru secara lengkap bernama Komisi Ombudsman Nasional kemudian sekarang berganti nama sesuai Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 yaitu Ombudsman Republik Indonesia. lembaga tersebut berfungi secara independen mengawasi kinerja terhadap penyelenggaraan negara dalam memberikan pelayanan yang menjadi tanggung jawab sebuah Negara.

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 40 = 42