Ketenagakerjaan


Pengertian Ketenagakerjaan

Pengertian Ketenagakerjaan

     

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja.“ Menurut ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya, dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga keputusan-keputusan menteri yang terkait, dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa pengertian ketenagakerjaan, sebagai berikut.

  1. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja.
  2. Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, untuk kebutuhan sendiri dan orang lain.
  3. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk lain.
  4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 dinyatakan bahwa :

“Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang yang memenuhi kebutuhan masyarakat (pasal 1).

Jadi pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungna kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.”

Dr. Payaman Simanjuntak mengidentifikasi tenaga kerja sebagai berikut :

“Tenaga kerja (manpower) adalah penduduk yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Secara praktis, pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut DR. Payaman Simanjuntak dibedakan hanya oleh batas umur.”

Tenaga kerja (manpower) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labour force terdiri dari:

  • Golongan yang bekerja, dan
  • Golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan.

Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari:

  • Golongan yang bersekolah,
  • Golongan yang mengurus rumah tangga, dan
  • Golongan lain-lain atau penerima pendapatan.

Golongan yang bersekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya atau terutama bersekolah. Golongan yang mengurus rumah tangga adalah mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah. Sedang yang tergolong dalam lain-lain ini ada 2 macam yaitu:

  • Penerima pendapatan, yaitu yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atau simpanan uang atau sewa atas milik, dan
  • Mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain misalnya karena lanjut usia (orang-orang jompo), cacat atau sakit kronis.

Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja ini kecuali mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering juga dinamakan sebagai Potensial Labour Force (PLF).

Adapun rumus tenaga kerja dan angkatan kerja adalah sebagai berikut (Mahatma Gandhi,2002) :

TENAGA KERJA = ANGKATAN KERJA + BUKAN ANGKATAN KERJA

ANGKATAN KERJA = YANG BEKERJA + PENGANGGURAN

Permasalahan Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu indikator pembangunan ekonomi yang juga sering disorot oleh para peneliti dan pengambil kebijakan.Tidak bisa dipungkiri memang, sampai dengan saat ini masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah yang kompleks dan besar.Kompleks karena masalahnya mempengaruhi sekalgus dipengaruhi oleh banyak factor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu mudah untuk dimengerti.Besar karena menyangkut jutaan jiwa.

Hampir disemua Negara saat ini, problematika ketenagakerjaan atau perburuhan selalu tumbuh dan berkembang, baik dinegara maju maupun Negara sedang berkembang, baik yang menerapkan ideology kapitalisme maupun sosialisme.Hal ini terlhat dari adanya depertemen yang mengurusi ketenagakerjaan pada setiap kabinet yang dibentuk. Hanya saja realitas tiap Negara memberikan beragam problem riil sehingga terkadang memunculkan berbagai  alternative solusi. Umumnya Negara maju berkutat pada problem ketenagakerjaan yang berkaitan dengan mahalnya gaji tenaga kerja, bertambahnya pengangguran akibat mekanisasi, tenaga kerja illegal, serta tuntutan penyempurnaan status ekomoni, sosial, bahkan politis.

Salah satu problem yang langsung menyentuh kaum buruh adalah rendahnya atau tidak sesuai pendapatan (gaji) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta tanggungannya.Faktor ini, yakni kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara gaji yang diterima rekatif tetap, menjadi salah satu pemicu gerak protes para kaum buruh akhir-akhir ini di berbagai daerah.Adapun dalam system kapitalis, rendahnya gaji buruh justru menjadi penarik bagi para investor asing.Termasuk pemerintah, untuk kepentingan peningkatan pendapatan pemerintah, justru memelihara kondisi seperti ini. Kondisi ini menyebabkan pihak pemerintah justru lebih sering memihak sang investor disbanding dengan buruh yang sudah jelas adalah rakyatnya sendiri. Rendahnya gaji juga berhubungan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang banyak tersebar di daerah-daerah terutama pedesaan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya biaya pendidikan yang tinggi menyebabkan banyak masyarakat memilih untuk bekerja dari pada harus menyelesaikan pendidikan dengan jenjang pendidikan yang tinggi. Meski pada kenyataannya hal ini justru berdampak pada perputaran roda perekonomian suatu daerah meski tidak terasa sepenuhnya oleh para buruh. Mereka hanya memikirkan bahwa bekerja lebih baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa berpikir kalau pendidikan bisa memingkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Pengertian Pengusaha

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang dimaksud pengusaha sebagai berikut :

  1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
  2. Orang peseorangan, persekututan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalani perusahaan bukan miliknya.
  3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagai mana di maksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia

Menurut Whimbo Pitoyo (1986) pengertian dari pengusaha adalah :

  1. Orang perseorangan, persekutuan, badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
  2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya sendiri atau, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di wilayah Indonesia, yang mewakili perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Pengertian perbedaan tenaga kerja dengan pekerja

  1. Tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan, termasuk di dalamnya bekerja pada sektor formal, misalnya wiraswasta atau pedagang yang bekerja untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
  2. Pekerja adalah mengarah pada bekerja untuk orang lain yang mendapatkan upah atau imbalan lain.

Pengertian pekerja kontrak

Pekerja kontrak adalah pekerja yang berkerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

Pengertian Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan berdasarkan pemberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut Imam Soepomo (2008) meliputi lima bidang hukum perburuhan, yaitu:

  1. Bidang pengerahan atau penempatan tenaga kerja, Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja sebelum ia menjalani hubungan kerja. Masa ini sering disebut dengan masa pra penempatan atau pengerahan.
  1. Bidang hubungan kerja, Masa yang dibutuhkan oleh pekerja sejak ia mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja itu didahului oleh perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu atau tanpa batas waktu yang disebut dengan pekerja tetap.
  2. Bidang kesehatan kerja, Selama menjalin hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum, pekerja harus mendapat jaminan atas kesehatan tubuhnya dalam jangka waktu yang relatif lama.
  3. Bidang keamanan kerja, Adanya perlindungan hukum bagi pekerja atas alat-alat kerja yang dipergunakan oleh pekerja. Dalam waktu relatif singkat atau lama akan aman dan ada jaminan keselamatan bagi pekerja. Dalam hal ini negara mewajibkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja bagi pekerja.
  4. Bidang jaminan sosial buruh, Telah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 40 = 45