Pajak Penghasilan (PPh)


Pajak Penghasilan (PPh)

Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91) adalah:
“Pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa , dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakanpajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium , tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan , jasa dan kegiatan yangdilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri”

Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Inonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

     

Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Waluyo (2014:75)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi Subjek Pajak adalah:

  1. Orang pribadi. Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
  2. Warisan yang belum terbagi sebagai kesautuan, menggantikan yang berhak.
  3. Badan.
  4. Badan Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri.

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri atas:

  • orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia.
  • badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
  • warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri atas:

  • orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima/ memperoleh penghasilan dari Indonesia meski bukan dari menjalankan usaha atau pekerjaan
  • badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di
    Indonesia yang:
    1. Menjalankan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia
    2. Menerima/ memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT di Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011:32), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Yang termasuk ke dalam Objek Pajak Penghasilan diantaranya:

  1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali di tentukan dalam Undang-Undang.
  2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
  3. Laba usaha.
  4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  5. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  6. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  7. Royalti atau imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  8. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
  11. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
  12. Selisih lebih karena penilaian kebali aktiva.
  13. Premi Asuransi.
  14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang teridiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
  16. Penghasilan dari usaha yang bersifat syariah.
  17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  18. Surplus Bank Indonesia.
  19. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  • Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal.
  • Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  • Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  • Keuntungan karena peralihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
  • Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:

  1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP berdasarkan pasal 2 ayat 1
  2. Dalam rangka pelaporan kemudian bagi Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak Kantor Pos dan Giro, Kantor Pos pembantu dan yang diperkirakan mudah dijangkai oleh Wajib Pajak
  3. Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar surat pemberitahuan, mendatangi dan menyampaikan ke Direktorat Jendral Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar pasal 3 ayat 1
  4. Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh Direktoat Jendral Pajak Berdasarkan pasal 25 UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan berdasarkan pasal 28 ayat 1 dan 2
  6. Memperhatikan pembukuan dan data lain yang diperlukan oleh petugas pajak dan memberikan kepada petugas pemeriksaan untuk memasuki
    tempat yang dipandang perlu berdasarkan ayat 9 pasal 3 Hak-hak Wajib Pajak diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:
  • Hak untuk menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan Berdasarkan Pasal 6 ayat 1
  • Hak mengajukan permohonan untuk perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan berdasarkan pasal 3 ayat 4
  • Hak untuk melakukan pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan yang telah dimasukan berdasarkan pasal 8 ayat 1
  • Hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuan berdasarkan pasal 9 ayat 4.
  • Hak untuk mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam SKP (Surat Ketetapan Pajak) dalam penerapan peraturan Perundang-undangan perpajakan berdasarkan pasal 16
  • Hak untuk mengajukan permohonan restitusi dan hak lain untuk memperoleh kepastian terbitnya SKPLB (Surat Ketetapan Lebih Bayar) berdasarkan pasal 11 ayat 1
  • Hak pengajuan atas keberatan dan permohonan kepastian terbitnya surat keputusan atas keberatannya berdasarkan pasal 25 ayat 5

Tarif Pajak Penghasilan

Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan tarif pajak agar
pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008Tarif ini berlaku mulai tahun pajak 2009 (per 1 Januari 2009)

Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi, untuk menghitung jumlah PTKP, penghasilan nettonya terlebih dahulu harus dikurangi dengan PTKP yang besarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP) memuat besarnya perubahan PTKP yang telah disesuaikan menjadi sebagai berikut:

  1. Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  3. Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
  4. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak Penghasilan (bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap) setahun dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17.

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 1 = 4