Perizinan Industri Rumah Tangga Pangan


perizinan industri rumah tangga

Krisis global yang menimpa dunia sejak akhir tahun lalu menyebabkan Indonesia juga mulai terkena dampak yang cukup signifikan. Hal ini terutama semakin sempitnya lapangan pekerjaan dan tingginya gelombang PHK di perusahaan-perusahaan yang berbasis ekspor. Hal ini menyebabkan banyak orang mulai berpikir untuk mencari alternatif lain berupa wirausaha. Namun, dengan berkembangnya waktu, mulai dirasa perlu untuk mencari tambahan pemasukan guna memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Ibu-ibu rumah tangga dan para mantan karyawan ini mulai melirik berbagai potensi home industry yang masuk dalam skala Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Berbagai inovasi di ciptakan dengan membuat berbagai bentuk kreasi hasil home industro, salah satunya yang paling marak adalah usaha di sektor makanan dan minuman. Antara lain: membuat donat, coklat, roti unyil, minuman kemasan dari lidah buaya, rumput laut, dan sebagainya. Dalam memproduksi makanan, minuman dan obat2an, yang paling penting adalah memiliki ijin Depkes. Karena berdasarkan Keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Perda setempat, untuk seluruh produksi makanan dan minuman yang diedarkan secara luas harus memiliki ijin produksi. Walaupun itu bentuknya adalah industry rumahan (home industry).

     

Ada sanksinya kalau tidak memiliki ijin produksi. Sanksinya adalah sebagai berikut:
1. Penutupan industry
2. Penarikan semua barang hasil industry yang beredar di pasaran,
3. Pelarangan ijin beredar
4. Bahkan dalam beberapa Perda, ada sanksi yang paling berat, yaitu sanksi pidahan berupa kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda yang besarnya variatif.

Pihak Badan POM memang tidak main-main mengenai ijin tersebut, karena hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan peredaran makanan, minuman atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari masyarakat.

baca juga : Tinjauan Umum tentang Perizinan

IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan menyebutkan bahwa pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga (IRTP) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan pembinaan kepada pihak pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dilaksanakan oleh Badan POM. Sejalan dengan mandat yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada IRTP dengan sasaran menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu serta layak dikonsumsi.

Pembinaan keamanan pangan oleh Badan POM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota antara lain melakukan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka Sertifikasi Produksi Pangan IRTP (SPP-IRT) menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Tujuan penyuluhan keamanan pangan ini adalah membekali penanggung jawab IRTP agar mempuyai komitmen dan kompetensi dalam menghasilkan pangan yang aman dan bermutu bagi konsumen. Dalam hal ini Badan POM berperan sebagai fasilitator dengan cara membuat kurikulum pelatihan dan mencetak Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan ini bertugas menyuluh IRTP. Selain itu Badan POM juga mencetak tenaga District Food Inspector (DFI) atau tenaga pengawas pangan kabupaten/kota dari Dinas Kesehatan. Tenaga DFI berkompetensi untuk mengaudit sarana produksi IRTP agar memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga diatur dalam SK Ka BPOM RI No. HK. 00.05.51640 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) (BPOM, 2003). Pedoman ini meliputi tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh peserta maupun pelaksana penyuluhan dengan ketentuan ketentuan yang dipenuhi agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu alasan penting mengapa perlu dilakukan SPP-IRT adalah bahwa setiap perusahaan wajib mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Upaya untuk memasyarakatkan higyene dan peraturan perundang-undangan di bidang pangan perlu dilakukan baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal.

baca juga :Proses dan Prosedur Perizinan

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 + 5 =