Proses dan Prosedur Perizinan


Proses dan Prosedur Perizinan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sefihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Selanjutnya beberapa hal yang yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan, lack of competencies akan dijelaskan sebagai berikut :

 

     
  1. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.
  2. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.
  3. Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Ini semata-mata demi terciptanya good governance.

 

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk meperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut beupa dokumen atau surat-surat kelengkapan. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

  1. Tertulis dengan jelas. Regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas.
  2. Memungkinkan untuk dipenuhi. Karena itulah maka perizinan harus berorientasi pada pada azas kemudahan untuk dilaksanakan oleh si pemohon izin.
  3. Berlaku universal. Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif, tapi harus inklusif dan universal.
  4. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.

 

Pengawasan penyelenggaraan izin; Mencermati kondisi saat ini, bahwa kinerja pelayanan perizinan ternyata masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Itu artinya bahwa pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Buruknya pelayanan perizinan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

  1. Tidak ada system insentif untuk malakukan perbaikan;
  2. Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan.
  3. Budaya aparatur yang masih kurang disaiplin dan sering melanggar aturan;
  4. Budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.

Baca Juga :

  1. Izin Lokasi 
  2. Pajak Reklame
  3. Perizinan Gangguan Tempat Usaha (HO)
  4. Perizinan Gedung Pertemuan Umum
  5. Perizinan Hotel
  6. Perizinan Impresariat
  7. Perizinan Jasa Biro Perjalanan Wisata
  8. Perizinan Jasa Informasi Pariwisata
  9. Perizinan Jasa Konvensi
  10. Perizinan Jasa Pemandu Wisata
  11. Perizinan Penggunaan Bangunan (IPB)
  12. Perizinan Usaha Industri (IUI)
  13. Perizinan Usaha Perdagangan (IUP)
  14. Perizinan Usaha Pondok Wisata
  15. Perizinan Usaha Restoran
  16. Perizinan Usaha Rumah Makan
  17. Tanda Daftar Gudang (TDG)

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

6 + 1 =