Reformasi Perizinan atau Reformasi Birokrasi Bidang Perekonomian


Reformasi Perizinan atau Reformasi Birokrasi Bidang Perekonomian

Reformasi birokrasi yang tengah dilakukan oleh Pemerintah dewasa ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian mengatakan reformasi itu masih jalan ditempat, sebagian lagi memvonis bahwa apapun namanya yang tengah dilakukan ini hanyalah perjuangan untuk mendapatkn tunjangan kesejahteraan yang meningkat, dan lain sebagainya. Deregulasi perizinan di Indonesia pasca otonomi daerah sebenarnya telah dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan. Akan tetapi, patron birokrasi Indonesia yang sangat Webberian dan Hierarkis menimbulkan inkonsistensi reformasi perizinan itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas Penataan Sistem Pengaturan Tatalaksana Perizinan Bidang Perekonomian menggambarkan identifikasi permasalahan perizinan di Indonesia yang cukup beberapa ketentuan yaitu :

     
  1. Penyelanggaraan perizinan selama ini belum mampu menciptakan servis yang baik. Hal ini tidak terlepas dari adanya ketimpangan sumber daya manusia dalam birokrasi yang masih terbatas dilevel daerah. Gradasi kecukupan sumber daya antar daerah saat ini masih terjadi sehingga penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha mengalami perbedaan disetiap daerah otonom.
  2. Pelaksanaan perizinan usaha di Indonesia masih identik dengan biaya yang tidak pasti. Transparansi biaya tidak pasti menjadi alasan utama bagi calon investor untuk menanamkan modalnya. Biaya yang tidak pasti dapat timbul karena aturan main yang tidak mengatur transparasi biaya yang dilakukan aparatur Negara dengan pembuat izin. Hasil penelitian bidang perizinan memberikan gambaran bahwa perilaku seperti ini masih muncul dalam proses perizinan. Selain karena faktor budaya lokal, kesempatan kompromi antara pemberi dan penerima layanan turut menimbulkan biaya yang tidak seperti pungutan liar diluar tarif resmi yang ditetapkan.
  3. Budaya elitis lokal yang mengedapankan kedekatan kekuasaan juga menjadi ranah terjadinya inkonsistensi penyelenggaraan perizinan. Pada era otonomi daerah, kedekatan dengan penguasa menjadi jurus ampuh dalam mendapatkan proyek dan berbagai kemudahan usaha lainnya.
  4. Ketimpangan kompetensi dalam pelayanan perizinan usaha dari sisi SDM serta sarana dan prasarana turut mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perizinan. Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM akan mempengaruhi kinerja organisasi secara umum. Minimnya sarana dan prasarana juga menjadi permasalahan mendasar yang hampir ditemui didaerah. Hal ini tidak lepas dari dukungan dana dari kepala daerah untuk mereformasi pelayanan perizinan usaha sebagai katub masuknya investasi ke daerah.
  5. Moral hazard yang sangat kental dalam proses pelayanan perizinan usaha juga menjadi penghambat responsitas pemberi pelayanan kepada penerima layanan. Praktik suap, budaya permisif, menggunakan pendekatan individu tanpa melalui mekanisme yang ada ketika membuat izin menjadi identifikasi umum praktik moral hazard dalam pelayanan perizinan.
  6. Ketiadaan grand design penyelenggaraan pelayan perizinan juga menjadi permasalahan mendasar dalam menciptakan perizinan usaha yang responsif. Selama ini tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah serta cepatnya perubahan peraturan yang dibuat oleh pembuat kebijakan membingungkan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan instruksi Pemerintah pusat.

Dari semua permasalahan diatas, semuanya memiliki andil dalam mengebiri proses reformasi perizinan usaha. Permasalahan yang satu dan yang lain saling terkait, dan tidak dapat dipisahkan. Identifikasi permasalahan ini akan memberikan resistensi yang semakin besar kepada pemberi layanan jika tidak diperbaiki. Dampaknya bukan hanya pada penurunannya kepercayaan dunia usaha pada satu daerah, namun di sisi yang lain pelayanan perizinan usaha sebagai salah satu gerbang investasi daerah justru menjadi beban bagi beban bagi penyelenggaraan pelayanan.

Perihal proses reformasi perizinan usaha di daerah itu sendiri, hambatan terbesar selama penelitian dilakukan ditingkat Kabupaten Kota sangat dipengaruhi oleh keinginan dan visi misi kepala daerah setempat. Hampir semua daerah yang sukses melakukan deregulasi pelayanan perizinan usaha adalah daerah-daerah dengan ciri memiliki kepemimpinan yang kaut. Melakukan mutasi pegawai dan membuang peraturan-peraturan daerah dengan ciri memiliki kepemimpinan yang kuat. Melakukan mutasi pegawai dan membuang peraturan-peraturan daerah yang menghambat proses pemberian izin bukanlah perkara yang mudah.

Reformasi perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara umum juga masih persial di mana reformasi dilandasi atas dasar kebutuhan dan desakan peraturan pusat. Orientasi penyelenggaraan pelayanan perizinan juga hanya terbatas pada aspek normatif semata. Mengintegrasikan kemudahan pelayanan perizinan dengan peningkatan kesejahteraan daerah masih jarang ditemui walau wacana ke arah itu semakin nyata. Masih menggantungkan badan pelayanan perizinan usaha untuk Pendapatan Asli Daerah menjadi cermin bahwa orientasi jangka pendek reformasi perizinan masih dirasakan cukup kuat.

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 + 5 =