Mekanisme Perizinan


Mekanisme Perizinan

Mekanisme perizinan penggunaan spektrum frekuensi tidak hanya mengatur tentang alokasi frekuensi yang dapat dipergunakan, tetapi juga meliputi kualitas dan klasifikasi teknis dari alat-alat telekomunikasi yang digunakan sehingga untuk melakukan permohonan izin pengunaan spektrum frekuensi atau izin mendirikan suatu stasiun telekomunikasi pemohon wajib menyertakan spesifikasi teknik sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bada Pemerintah yang saat ini memiliki wewewnang dalam mekanisme perizinan adalah kementrian. Pemerintah berniat melangkah lebih jauh dengan melembagakan regularor yang kuat dilengkapi dengan staf yang sangat kompeten serta diberi kewenangan luas dalam mengatur dan mengawasi proses perizinan di Indonesia serta mempertahankan momentum liberalisasi. Proses perizinan telah ditata oleh Pemerintah tentang bagaiman proses perizinan dan penyelenggaraannya bagi masyarakat.

     

Proses perizinan setiap dinas mempunyai mekanisme tahapan yang berbeda. Beberapa tahapan proses perizinan adalah terdiri dari permohonan baru, perluasan dan mutasi, yang melalui tahapan sebagai berikut:

  1. Pada tahapan administrasi pemohon mengajukan permohonan pada loket pemeriksaan administrasi yang kemudian memeriksa kelengkapannya, jika belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Pemohon akan diberikan surat tanda terima berkas.
  2. Setelah berkas selesai selanjutnya tahap analisis teknis. Pada tahap ini dilakukan verifikasi data teknis sesuai dengan berkas. Jika dinyatakan cukup, maka analisis teknis dilakukan yang bila dinyatakan tidak memenuhi persyaratan lalu akan diberikan surat penolakan atau bila dinyatakan dapat diterima sampai selanjutnya berkas diserahkan kepada Direktorat Frekuensi.
  3. Direktorat Frekuensi kemudian mengeluarkan surat perintah pembayaran untuk Biaya Hak Penggunaan ( BHP) frekuensi dan pemohon kemudian membayar memenuhi administrasi.
  4. Setelah dalam proses perizinan yaitu tentang masalah administrasi pembayaran selesai, maka akan dicetak surat izin penyelenggaraan sebagai tanda penerbitan izin. Prinsipnya bahwa mengenai penyelenggaraan dan proses perizinan secara umum diharapkan memperoleh kejelasan dengan tampilnya struktur proses perizinan dalam bidang apapun tentang alur yang sebenarnya, namun dalam flow chart tidak diberikan informasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap proses atau bagian proses perizinan tersebut. Hal ini merupakan salah satu kelemahan yang mendasar dalam birokrasi dinegara ini yaitu tidak adanya kepastian waktu dan kejelasan dalam proses pemberian atau menerbitan izin.

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

92 − 90 =