Fungsi dan Tujuan Perizinan


Fungsi dan Tujuan Perizinan

Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin yang dianggap sebagai unjung tombak instrumen hukum berfungsi sebagai:

  1. Pengarah Keinginan megarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu misalnya izin bangunan.
  2. Perekayasa Kegiatan yang berhubungan dengan perancangan atau yang sering disebut pembuatan izin.
  3. Perancang masyarakat yang adil dan makmur Sebagai upaya rancang atau desain yang dilakukan oleh pemerintah sebelum membangun suatu sistem dan sarana.
  4. Pengendali Kegiatan untuk menentukan hubungan antara yang direncanakan dan dengan hasilnya, guna mengambil tindakan yang diperlukan sehingga kegiatan dilaksanakan serta tujuan tercapai sesuai apa yang direncanakan.
  5. Penertib masyarakat Izin dimaksudkan juga sebagai suatu penertib masyarakat.

Tujuan perizinan harus dikaitkan dengan peristiwa konkrit yang dihadapi. Secara umum, tujuan izin adalah:

     
  1. Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu Untuk menyeleksi aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan rank en horecawet, dimana pengurus harus mempunyai syarat-syarat tertentu)
  2. Mencegah bahaya bagi lingkungan Memberi izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan serta pencegahan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, bareang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  3. Melindungi objek-objek tertentu Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan atau perusakan terhadap objek-objek tertentu yang memiliki izin resmi.
  4. Membagi objek-objek yang sedikit Memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan memberikan suatu objek untuk kegiatan dimaksud.

Bentuk dan isi dari izin harus mengandung unsur kepastian hukum. Penerbitan suatu izin harus tertulis dan secara umum memuat hal-hal sebagai berikut :

  1. Organ yang berwenang Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ kewenangan dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan dan hampir selalu yang terkait adalah organ Pemerintahan.
  2. Adresat harus lengkap Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin dikeluarkan setelah yang berkepentingan mengajukan permohona, sehingga keputusan yang memuat izin akan dialamatkan kepada pihak yang memohon izin.
  3. Diktum (substansi dari izin harus dimuat dalam diktum) Keputusan yang memuat izin,demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Diktum terdiri atas keputusan pasti yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.
  4. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat Keputusan umumnya mengandung ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat merupakan substansi yang diputuskan dalam suatu izin.
  5. Pemberian alasan Berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus sesuai dengan kondisi objektif dari pariwisata atau fakta serta subjek hukum.
  6. Pemberitahuan tambahan Berisi tentang kemungkinan sanksi, kebijaksanaan yang akan dikeluarkan dan lain-lain.

Hal-hal penting dalam perizinan, antara lain adalah :

  1. Penolakan izin dapat dilakukan jika berkaitan dengan masalah pembangunan yang menyangkut kepentingan negara, lingkungan hidup, pertahanan keamanan keamanan, ideologi dan lain-lain. Masalah kompetisi tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak izin.
  2. Beberapa izin khusus dimungkinkan untuk dipindahtangankan.
  3. Adanya pembebasan bersyarat yang memiliki ukuran untuk pengambilan keputusan atas suatu izin.
  4. Perumusan izin harus jelas sesuai tujuan dari izin.
  5. Dalam hal izin lingkungan hidup, dapat ditetapkan persyaratan perlindungan terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
  6. Izin harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Izin dapat dicabut secara menyeluruh atau sebagian, jika suatu kegiatan yang diizinkan berdampak negatif terhadap lingkungan dan tidak cukup hanya dicegah dengan ketentuan atau penambahan persyaratan baru.
  7. Kegiatan usaha musnah oleh sebab tertentu.
  8. Pembatasan dari segi jangka waktu berlakunya suatu izin (pemohon tidak melakukan perjangan).

Macam Macam Perizinan

  1. Izin Lokasi 
  2. Pajak Reklame
  3. Perizinan Gangguan Tempat Usaha (HO)
  4. Perizinan Gedung Pertemuan Umum
  5. Perizinan Hotel
  6. Perizinan Impresariat
  7. Perizinan Jasa Biro Perjalanan Wisata
  8. Perizinan Jasa Informasi Pariwisata
  9. Perizinan Jasa Konvensi
  10. Perizinan Jasa Pemandu Wisata
  11. Perizinan Penggunaan Bangunan (IPB)
  12. Perizinan Usaha Industri (IUI)
  13. Perizinan Usaha Perdagangan (IUP)
  14. Perizinan Usaha Pondok Wisata
  15. Perizinan Usaha Restoran
  16. Perizinan Usaha Rumah Makan
  17. Tanda Daftar Gudang (TDG)

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 3 = 2