Teori Perbankan Syariah


Teori Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata bangue dalam bahasa Prancis dan banco dalam bahasa Italia yang berarti peti, lemari, atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. Istila bank tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur’an. Jika di maksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebut dengan jelas, seperti zakat, shodaqoh (sedekah), ghanimaah (rampasan perang), bai’ (jual beli), dayn (utang dagang), maal (harta), dan sebagainnya yang memiliki fungsi yang dilakukan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi (sudarsono, 2008: 27).
Bank berdasarkan syariah Islam (Bank Islam) adalah lembaga perbankan yang sistem operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tatacara berusaha dan perjanjian berusaha berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah Rasul Muhammad SAW. Dalam operasinya Bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam, tidak menggunakan bunga (Aziz, 1992: 1).
Menurut undang-undang No 10 Tahun 1998 dari perubahan undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberika jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah (Ismail, 2011: 39).

     

c. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut (sudarsono, 2003:45):
1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek riba atau jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), di mana jenis usaha tersebut selain di larang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4) Upaya bank syariah menuntaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat terhadap bank non syariah.

d. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-`produk bank syariah. Kelima konsep tersebut yaitu (Muhammad, 2005: 86-87):

1) Prinsip Simpanan Murni (al-Wadi’ah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berlebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-Wadi’ah. Fasilitas al-Wadi’ah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional al-Wadi’ah identik dengan giro.

2) Prinsip Bagi Hasil (syirkah)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan atau penyertaan.

3) Prinsip Jual Beli (at-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya dapat berupa murabahah, salam, dan istishna’.

4) Prinsip Sewa (al-Ijarah)

Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis, pertama ijarah sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. Kedua, bai al-takjiri atau ijarah al-muntahiyah bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (financial lease).

5) Pinsip Jasa (al-Ajr wal Umulah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk-bentuk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al-Ajr wal Umulah.

e. Produk Operasional Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu (Muhammad, 2005 :88-103):

1) Produk Penghimpunan Dana
a) Prinsip Wadi’ah
Prinsip wadi’ah implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam.
b) Prinsip Mudharabah
Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

2) Produk Penyaluran Dana
Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

a) Prinsip Jual Beli (Tijaroh)

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk transfer of property dan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:
(1) Murabahah
Bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.
(2) Salam
Salam adalah akad jual beli barang dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Sekilas transaksi salam mirip dengan transaksi ijon. Namun secara keseluruhan salam tidak sama dengan transaksi ijon, dan karena itu dibolehkan oleh syariah karena tidak ada gharar. Walaupun barang baru diserahkan di kemudian hari, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi.
(3) Istishna’
Akad jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istishna’ diterapkan pada pembiayaan manufaktur dankonstruksi.

b) Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.

c) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut:

(1) Musyarakah
Akad musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modalnya dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seijin mitra lainnya.

(2) Mudharabah
Akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence atau violation oleh pengelola dana.

3) Produk Jasa
a) Alih Utang Piutang (al-Hiwalah)
Dalam praktik perbankan, fasilitas al-Hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

b) Gadai (Rahn)

Digunakan untuk memberikan jaminan pembiayaan kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, diantaranya milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar serta dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

c) Pinjaman Kebaikan (al-Qardh)

Al-Qardh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana qardh yang diberikan kepada nasabah diperoleh dari dana zakat, infak dan shodaqah.

d) Pemberian Kuasa (Wakalah)

Nasabah memberi kuasa kepada bank syariah untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti jasa transfer.

e) Bank Garansi (Kafalah)
Kafalah digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank syariah dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank syariah dapat pula menerima dana tersebut dengan wadi’ah. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa yang diberikan.

Pustaka

Azizz, Amin M, 1992, Mengembngkan Bank Islam Di Indonesia, Jakarta: Bangkit.
Sudarsono, Heri. 2008. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonesia.
Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah , Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Ismail, 2010, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

6 + 4 =