Electronic Government (e-Government)


Electronic Government (e-Government)

Kombinasi antara buah pemikiran NPM (New Public Management) dengan pemanfaatan teknologi informasi yang nampak di dalam fenomena adminstrasi melalui internet ini telah melahirkan konsep aplikasi pemerintahan digital atau yang lebih populer disebut sebagai e-Government.

Menurut Holmes dalam Indrait (2004) definisi e-Government adalah sebagai berikut “e-Government, is the use of information technology in particular the internet, to deliver public service in a much more convenient, customer oriented, cost effective, and all together different and better way”. Sesuai dengan definisi diatas maka dapat disimpulakan bahwa Holmes melihat e-Government lebih pada kontek layanan publik.

     

Bank Dunia (World Bank) dalam Indrajit (2004) mendefinisikan e-Government sebagai berikut: “e-Government refers to the use by government agencies of information technologies ( such as Wide arean Network,the internet and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, bussines and other arms of Government”. Di sisi lain UNDP juga mendefinisikan secara lebih sederhana yaitu: “e-gov is the applicvation of information and communication Technology (ICT) by government agencies”.

Menurut Indrajit (2004) setidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu:

  • Merupakan suatu mekanisme interaksi baru modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan.
  • Melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet.
  • Memperbaiki mutu kualitas pelayanan.

Sedangkan definisi e-Government menurut Kementrian Komunikasi dan Informatika (Keminfo) adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menujukkan domain pemerintah yakni go.id. Sehingga berdasarkan definisi formal ini walaupun ada website yang secara real dikelola oleh pemerintah untuk pelayanan publik namun apabila tidak berdomain go.id maka tidak masuk klarifikasi e-Government.

Manfaat e-Government

Menurut Al Goore dan Tony Blair dalam Indrajit (2004) secara jelas menyebutkan manfaat yang diperoleh dengan ditetapkannya konsep e-Government bagi suatu negara, antara lain:

  • Memperbaiki kualitas pelayananan pemerintah
  • Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas pemerintahan
  • Mengurangi secara signifikan total biaya admistrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerinrtah untuk aktifitas keperluan sehari-hari.
  • Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis

Elemen Sukses Pengembang e-Government

Menurut kajian dan riset dari Harvard JFK school of Government (2003) untuk menerapkan konsep digitalisasi pada sektor publik ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen tersebut adalah; Support, Capacity, Value.

a. Support (dukungan)

Merupakan keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-Government bukan hanya sekedar mengikuti tren atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip e-Government, yang dimaksud sebagai dukungan disini bukan hanya pada omongan semata namun dalam bentuk hal-hal berikut:

  • Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus dijadikan sebagai prioritas utama.
  • Disosialisakikannya konsep e-Government secara merata kepada seluruh masyarakat melaui berbagai cara yang positif

b. Capacity (Kemampuan)

Adalah kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian e-Government. Ada tiga hal yang harus dimiliki pemerintah, yaitu:

  • Ketersediaan yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
  • Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, hal ini merupakam 50% dari kunci penerapan e-Government
  • Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan

c. Value (Manfaat)

Dari kedua elemen diatas, support dan capacity merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintahan selaku pihak pemberi jasa. Dalam hal ini yang menentukan besar kecilnya suatu manfaat yang diperoleh dengan adanya e-Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri melainkan masyarakat. Untuk itulah pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government apa saja yang harus didahulukan agar benar-benar memberikan manfaat secara signifikan dirasakan oleh masyarakat.

Moon dalam Nugroho (2008) menjelaskan elemen sukses pengembangan e-Government lain yaitu willingness dan local culture. Willingness (Kemauan) disini dapat diartikan sebagai komitmen yang muncul untuk melakukan suatu hal. Persepsi masyarakat dalam mengguanakan ICT akan mempengaruhi kemauan masyarakat menggunakan ICT. Selain itu elemen sukses penerapan e-Government juga dapat dipengaruhi local culture (budaya lokal) yang berpengaruh dalam penerapan e-Government terkait dengan kemampuan dalam memasyarakatkan transaksi elektronik. Begitu juga kesiapan masyarakat pengguna, dimana berhubungan dengan kemmpuan masyarakat dalam menggunakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang terdapat dalam penerapan e-Government tersebut.

Menurut Djunaedi (2002) terdapat tahapan-tahapan pokok dalam pengembangan e-Government yaitu:

a. Tahap Informatif, Berarti bahwa pembukaan situs atau web oleh organisasi pemerintahan hanya sebatas sebagai sarana penyampaina informasi mengenai kegiatan pemerintahan yang ada.
b. Tahap Interaktif, Berati bahwa penggunaan teknologi internet yang memungkinkan kontak antara pemerintah dan masyarakat melaui situs web dapat dilakukan secara online sehinngga lebih intensif dan tebuka.
c. Tahap Transaktif. Adalah penggunaan teknologi internet yang memungkinkan transaksi pelayanan publik melalui situs web, seperti halnya pengunduhan formulir, membayar pajak, asuransi publik dan sebaginya.

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

58 − 50 =