Konsep Good Corporate Governance Menurut Beberapa Cendekiawan


Konsep Good Corporate Governance Menurut Beberapa Cendekiawan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri dari: Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi dan Pelayanan prima. Semenjak era reformasi dimulai telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempunyai implikasi mendalam terhadap penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan. Pada aspek ini hal yang paling menonjol adalah tuntunan pembangunan sistem organisasi khususnya institusi pemerintah berbasis good governance dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, adil, bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah good governance mulai mengemuka di Indonesia pada tahun 1990-an, seiring dengan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara luar. Menurut istilah “Good Governace” dapat diartikan sebagai berikut; Good adalah nilai-nilai yang sesuai keinginan rakyat atau nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, serta aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dalam pelaksanakaan tugas untuk mencapai tujuan.

     

Pendapat Pinto (1994), istilah Governance mengandung arti Praktek Penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh Pemerintah dalam mengelola urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi khususnya. OECD dan World Bank mengartikan Good Governance sebagai penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi serta menghindarkan korupsi/KKN baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaaan legal and plotical framework bagi tumbuhnya wiraswasta.

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan mempercepat proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi di bidang administrasi perkantoran, modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat melalui e-Government sebagai salah satu sistem teknologi informasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance pengembangan dan implementasi e-Government merupakan alternatif yang strategis dalam rangka mengkomunikasikan informasi secara dua arah antara pemerintah dengan masyarakat.

Melaui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu manfaat e-Government adalah meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-Government menjelaskan bahwa pengembangan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Menurut Monks dalam Kaihatu (2006), Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua pihak. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan dan kepemilikan.

Menurut Kaen dan Shaw dalam Kaihatu (2006) Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Shaw dalam Kaihatu (2006) menjelaskan bahwa terdapat dua teori utama yang terkait dengan GCG yaitu stewardship theory dan agency theory. Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia (kepercayaan) yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder.

Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai good corporate governance berkembang dengan bertumpu pada agency theory di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk di praktekkan di Indonesia Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tantang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengadilan intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Didukung dengan Pasal 7 Undang-Undang nomor 2 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggung jawabkan kepada orang-orang yang memeberinya kepercayaan.

Dalam agency theory dan sesuai dengan pirinsip utama untuk mewujudkan good governance, terdapat beberapa komponen penting salah satunya yaitu transaparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab mengenai integritas keuangan pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Manfaat Akuntabilkitas laporan keuangan pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini seluruh aparat pemerintah dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya, tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan prosedur. Efektifitas yang harus dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting adalah efektifitas dari sudut pandang outcome.

Transparansi menjadi salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah sekaligus dapat menjadi kunci penyelenggaraan asas-asas lainnya. Pengertian lebih jauh tentang transparansi itu sendiri, terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Transparansi keuangan diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 38 = 45