Pengembangan IKM Indonesia


Pengembangan IKM Indonesia

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 3,4 juta unit dan merupakan lebih dari 90 persen dari unit usaha industri nasional. Peran tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja IKM yang menyerap lebih dari 9,7 juta orang pada tahun 2013 dan merupakan 65,4 persen dari total penyerapan tenaga kerja sektor industri non migas. Disamping itu IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri Kecil dan Industri Menengah ditetapkan oleh Menteri. Dalam rangka meningkatkan pengamanan terhadap pengusaha Industri Kecil dan Menengah dalam negeri ditetapkan bahwa Industri Kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.

     

Sasaran Pengembangan IKM

Pengembangan IKM diharapkan akan meningkatkan jumlah unit usaha IKM rata-rata sebesar 1 persen per tahun atau sekitar 30 ribu unit usaha IKM per tahun dan peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 3 persen per tahun. Untuk mendukung pengembangan IKM ditetapkan sasaran penguatan kelembagaan yang disertai dengan pemberian fasilitas sebagai berikut:

Sasaran Penguatan Kelembagaan dan Pemberian Fasilitas IKM

 PENGUATAN KELEMBAGAAN

  • Penguatan Sentra IKM (sentra)
  • Revitalisasi dan pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT)
  • Penyediaan Tenaga Penyuluh Lapangan (orang)
  • Penyediaan Konsultan Industri kecil dan Industri menengah (orang)

PEMBERIAN FASILITAS

  • Peningkatan kompetensi SDM (Orang)
  • Pemberian bantuan dan bimbingan teknis (unit IKM)
  • Pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan bahan penolong (unit IKM)
  • Pemberian bantuan mesin atau peralatan (unit IKM)
  • Pengembangan produk (unit IKM)
  • Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup (unit IKM)
  • Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran (unit IKM)
  • Fasilitasi akses pembiayaan (unit IKM)
  • Penyediaan Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan (Kawasan)
  • Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar (unit IKM)
  • Fasilitasi HKI terhadap IKM (unit IKM)
  • Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM (unit IKM)

Kebijakan Pengembangan IKM

Kebijakan yang berpihak kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri prioritas, tetapi juga ditujukan pada industri-industri seperti IKM kerajinan dan barang seni, gerabah/keramik hias, batu mulia dan perhiasan, serta tenun/kain tradisional. Untuk meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah, selain langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang antara lain meliputi:

  1. Dalam rangka keberpihakan terhadap Industri Kecil dan Menengah dalam negeri ditetapkan bahwa Industri Kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.
  2. Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas.
  3. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Strategi Pengembangan IKM

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri nasional, upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:

a) Pemanfaatan potensi bahan baku

Indonesia memiliki sumber bahan baku nasional yang sangat potensial, namun secara alamiah berada pada lokasi yang tersebar. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan efisien jika dilakukan pada skala ekonomi tertentu (umumnya skala menengah dan besar) yang seringkali memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operasinya, IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dengan melakukan pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.

b) Penyerapan tenaga kerja

Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui dukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembagan IKM yang ada dapat dilakukan relatif lebih mudah dibanding industri besar sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih sambil bekerja (on the job training), baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.

c) Pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, pemodalan, dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang disertasi inovasi dan kreativitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasillkan produk dengan biaya yang relatif rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat memperluas pasarnya.

d) Program Pengembangan IKM

Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas meliputi:

  1. Pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya
  2. Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan Pembiayaan Bersama (Modal Ventura) IKM.
  3. Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standardisasi, procurement dan pemasaran bersama.
  4. Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM.
  5. Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestic dan ekspor.
  6. Menghilangkan bias kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil.
  7. Peningkatan kemampuan kelembagaan Sentra IKM dan Sentra Industri Kreatif, serta UPT, TPL, dan Konsultan IKM;
  8. Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan;
  9. Kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi.
  10. Pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup:
  11. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
  12. Bantuan dan bimbingan teknis;
  13. Bantuan bahan baku dan bahan penolong, serta mesin atau peralatan;
  14. Pengembangan produk;
  15. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;
  16. Bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
  17. Penyediaan Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau
  18. Pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan.

Baca Juga : Pembangunan Industri Hijau Indonesia

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 15 = 18