Tinjauan Umum tentang Perizinan


tinjauan umum perizinan

Definisi Perizinan

Salah satu bentuk dari kewenangan yang dimiliki oleh Daerah adalah perizinan yang bertujuan mengendalikan setiap perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau golongan. Pengendalian melalui perizinan merupakan pengendalian yang bersifat preventif yang usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat dan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan dengan maksud untuk melakukan pencegahan sedini mungkin guna kemungkinan terjadinya tindakan penyimpangan.

     

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.1 Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya hanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Sementara itu menurut Menurut Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya sebagai bahan kajian untuk menambah wawasan tentang perizinan, berikut saya sampaikan beberapa devinisi izin menurut beberapa ahli, yaitu :

  1. Ateng Syarifudin. izin adalah merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.
  2. Utrecht, bekenaan dengan izin ini Utrecht berpendapat bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin/vergunning.
  3. Bagir Manan, merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Jenis dan Macam Perizinan

Kewenangan administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan diperoleh melalui atribusi, mandat serta delegasi. Dalam prakteknya, ketiga hal itu dilaksanakan secara kombinasi karena bertalian dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diberi kekuasaan atau wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dan dengan demikian mau tidak mau pemerintah daerah harus membiayai pengeluaraanya dengan menggunakan pendapatan daerahnya karena pemerintah pusat tidak mungkin menanggung seluruh pengeluaran daerah yang ada.

Izin yang dapat diberlakukan oleh pemerintahan daerah yaitu :

  1. Izin Lokasi.
  2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).
  3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  4. Izin Gangguan (HO).
  5. Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SUIK).
  6. Izin Reklame.
  7. Izin Pemakaian Tahan dan Bangunan Milik/dikuasai Pemerintah
  8. Izin Trayek.
  9. Izin Penggunanan Trotoar.
  10. Izin Pembuatan Jalam Masuk Pekarangan.
  11. Izin Penggalian Damija (Daerah Milik Jalan).
  12. Izin Pematangan Tanah.
  13. Izin Pembuatan Jalan Didalam Kompleks Perumahan Pertokoan dan sejenisnya.
  14. Izin Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Jembatan Penyebrangan Orang dan sejenisnya.
  15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  16. Izin Usaha Perdagangan
  17. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri.
  18. Tanda Daftar Gedung.
  19. Izin Pengambilan Air Permukaan.
  20. Izin Pembuangan Air Buangan ke Sumber Air
  21. Izin Perubahan Alur, Bentuk, dimensi dan dasar saluran/sungai.
  22. Izin perubahan atau pembuatan bagunan dan jaringan pengairan serta penguatan tanggul yang dibangun oleh masyarakat.
  23. Izin pembangunan lintasan yang berada dibawah/diatasnya.
  24. Izin pemaanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sempadan saluran/sungai.
  25. Izin pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya.

 

Sifat perizinan

Berdasarkan uraian tentang izin diatas, yang pada dasarnya adalah sebagai keputusan pejabat/badan tata usaha Negara yang berwenang, yang isinya atau sustansinya mempunyai berbagai sifat, antara lain :

  1. Izin bersifat bebas adalah izin yang sebagai KTUN yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
  2. Izin bersifat terikat adalah izin sebagai KTUN yang penerbitannya terikat pada aturan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya IMB, izin HO, izin usaha industri. Perbedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal akah izin dapat ditarik kembali atau dicabu atau tidak. Hanya izin sebagai keputusan TUN yang bebas dapat ditarik kembali atau dicabu, karena ada syarat-syarat mengikat dimana izin tidak dapat ditarik atau dicabut. Sementara itu izin yang bersifat terikat, pembuat undang-undang memformulasikan syarat-syarat di mana izin diberikan dan izin dapat ditarik kembali atau dicabut.
  3. Perizinan yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, misalnya SIM. SIUP, SITU dan lain sebaginya.
  4. Izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur yang memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Misalnya Perizinan pendirian perusahaan. Perbedaan antara izin yang menguntungkan dan yang bersifat memberatkan adalah dalam hal penarikan kembali ataupencabutan dan perubahannya. Izin yang menguntungkan yang berupa keputusan tidak begitu gampang ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepantingan. Sedangkan penarikan kembali atau pencabutan dan perubahan izi yang bersifat memberatkan biasanya tidak terlalu menjadi soal.
  5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya bersifat pendek, misalnya izin mendirikan bangunan yng hanya berlaku pada saat bangunan didirikan dan berakhir pada saat bangunan selesai didirikan.
  6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan. Perbedaan antara izin yang segera berakhir dan izin yang berlangsung lama dalam hal penarikan kembali dan masa berlakunya izin.
  7. Perizinan yang bersifat pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kulitas pribadi dan pemohon izin, misalnya izin mengemudi.
  8. Izin yang bersifat kebendaan adalah izin yang tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU dan lain sebaginya. Pembedaan antara izin yang bersifat pribadi dan kebendaan adalah penting karena hal itu menyangkut kemungkinan mengalihkannya kepada pihak lain, izin yang bersifat pribadi jelas tidak dapat dialihkan kepada lain misalnya SIM. Sedangkan yang dapat dialihkan kepada pihak lain misalnya jika terjadi penjualan perusahaaan maka izin HO-nya dapat saja secara otomatis beralih pada pihak lain dengan syarat nama perusahaan tidak berubah.

baca juga Teori Perpajakan Indonesia : Bagian Pertama Definisi Pajak

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

65 + = 75