Tinjauan Umum tentang Perizinan
   

Definisi Perizinan

Salah satu bentuk dari kewenangan yang dimiliki oleh Daerah adalah perizinan yang bertujuan mengendalikan setiap perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau golongan. Pengendalian melalui perizinan merupakan pengendalian yang bersifat preventif yang usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat dan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan dengan maksud untuk melakukan pencegahan sedini mungkin guna kemungkinan terjadinya tindakan penyimpangan.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.1 Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya hanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Sementara itu menurut Menurut Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya sebagai bahan kajian untuk menambah wawasan tentang perizinan, berikut saya sampaikan beberapa devinisi izin menurut beberapa ahli, yaitu :

  1. Ateng Syarifudin. izin adalah merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.
  2. Utrecht, bekenaan dengan izin ini Utrecht berpendapat bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin/vergunning.
  3. Bagir Manan, merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Perizinan merupakan suatu wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Di dalam kamus istilah hukum, Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha Kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengadilan yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.

Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perudang-undangan.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:

1) Lesensi
Lesensi pengertiannya secara umumnya, memberi izin, misalnya memberi izin menggunakan nama. Lesensi memiliki beberapa syarat dan syarat itu sangat tergantung kepada apa yang mau dilesensikan. Kalau untuk nama atau merek, tentunya nama tersebut sudah berkembang, lesensi itu bisa untuk produk atau merek industri apa saja.

2) Konsesi
Konsesi merupakan penetapan yang memungkinkan kosesionaris mendapat dispensasi, izin, lisesnsi, dan juga semacam wewenang pemerintah yang memungkinkannya, misalnya, membuat jalan, jembatan layang, dan sebagainya.

3) Dispensasi
Dispensasi (pelepasan/pembebasan) adalah pernyataan dan pejabat administrasi yang berwenang, bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang di dalam surat permintaannya.

Motif dan Tujuan pemerintah mengeluarkan izin

Tugas pemerintah itu ada dua macam yaitu mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum dan untuk pengendalian dari aktifitas pemerintah dalam hal tertentu. Tugas mengatur yaitu meliputi pembuatan suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum yaitu meliputi tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Izin dapat ditunjukan untuk pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat.5

Secara umum fungsi dan tujuan dari suatu perizinan yaitu agar perizinan yang berlaku dapat berjalan sesuai dengan peruntukannya, pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman atau peraturan-peraturan, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan maupun oleh pejabat yang berwenang. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagai yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.6 Dengan memberikan izin, penguasa atau pemerintah harus memperkenakan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang dilarang demi memperhatikan kepentingan umum atau bersama yang mengharuskan adanya pengawasan. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:7

1) Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:
a) Untuk melaksanakan peraturan
Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

b) Sebagai sumber pendapatan daerah
Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapat pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

c) Dari sisi masyarakat
Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

  • Untuk adanya kepastian hukum;
  • Untuk adanya kepastian hak;
  • Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Adapun Motif izin itu dapat berupa:

  • Keinginan mengarahkan (mengendalikan “Struen”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan, izin usaha perdagangan);
  • Mencegah bahaya lingkungan (izin-izin lingkungan);
  • Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen);
  • Hendaknya membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk)
  • Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Jenis dan Macam Perizinan

Kewenangan administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan diperoleh melalui atribusi, mandat serta delegasi. Dalam prakteknya, ketiga hal itu dilaksanakan secara kombinasi karena bertalian dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diberi kekuasaan atau wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dan dengan demikian mau tidak mau pemerintah daerah harus membiayai pengeluaraanya dengan menggunakan pendapatan daerahnya karena pemerintah pusat tidak mungkin menanggung seluruh pengeluaran daerah yang ada.

Izin yang dapat diberlakukan oleh pemerintahan daerah yaitu :

  1. Izin Lokasi.
  2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).
  3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  4. Izin Gangguan (HO).
  5. Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SUIK).
  6. Izin Reklame.
  7. Izin Pemakaian Tahan dan Bangunan Milik/dikuasai Pemerintah
  8. Izin Trayek.
  9. Izin Penggunanan Trotoar.
  10. Izin Pembuatan Jalam Masuk Pekarangan.
  11. Izin Penggalian Damija (Daerah Milik Jalan).
  12. Izin Pematangan Tanah.
  13. Izin Pembuatan Jalan Didalam Kompleks Perumahan Pertokoan dan sejenisnya.
  14. Izin Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Jembatan Penyebrangan Orang dan sejenisnya.
  15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  16. Izin Usaha Perdagangan
  17. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri.
  18. Tanda Daftar Gedung.
  19. Izin Pengambilan Air Permukaan.
  20. Izin Pembuangan Air Buangan ke Sumber Air
  21. Izin Perubahan Alur, Bentuk, dimensi dan dasar saluran/sungai.
  22. Izin perubahan atau pembuatan bagunan dan jaringan pengairan serta penguatan tanggul yang dibangun oleh masyarakat.
  23. Izin pembangunan lintasan yang berada dibawah/diatasnya.
  24. Izin pemaanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sempadan saluran/sungai.
  25. Izin pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya.

Sifat perizinan

Berdasarkan uraian tentang izin diatas, yang pada dasarnya adalah sebagai keputusan pejabat/badan tata usaha Negara yang berwenang, yang isinya atau sustansinya mempunyai berbagai sifat, antara lain :

  1. Izin bersifat bebas adalah izin yang sebagai KTUN yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
  2. Izin bersifat terikat adalah izin sebagai KTUN yang penerbitannya terikat pada aturan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya IMB, izin HO, izin usaha industri. Perbedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal akah izin dapat ditarik kembali atau dicabu atau tidak. Hanya izin sebagai keputusan TUN yang bebas dapat ditarik kembali atau dicabu, karena ada syarat-syarat mengikat dimana izin tidak dapat ditarik atau dicabut. Sementara itu izin yang bersifat terikat, pembuat undang-undang memformulasikan syarat-syarat di mana izin diberikan dan izin dapat ditarik kembali atau dicabut.
  3. Perizinan yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, misalnya SIM. SIUP, SITU dan lain sebaginya.
  4. Izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur yang memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Misalnya Perizinan pendirian perusahaan. Perbedaan antara izin yang menguntungkan dan yang bersifat memberatkan adalah dalam hal penarikan kembali ataupencabutan dan perubahannya. Izin yang menguntungkan yang berupa keputusan tidak begitu gampang ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepantingan. Sedangkan penarikan kembali atau pencabutan dan perubahan izi yang bersifat memberatkan biasanya tidak terlalu menjadi soal.
  5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya bersifat pendek, misalnya izin mendirikan bangunan yng hanya berlaku pada saat bangunan didirikan dan berakhir pada saat bangunan selesai didirikan.
  6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan. Perbedaan antara izin yang segera berakhir dan izin yang berlangsung lama dalam hal penarikan kembali dan masa berlakunya izin.
  7. Perizinan yang bersifat pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kulitas pribadi dan pemohon izin, misalnya izin mengemudi.
  8. Izin yang bersifat kebendaan adalah izin yang tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU dan lain sebaginya. Pembedaan antara izin yang bersifat pribadi dan kebendaan adalah penting karena hal itu menyangkut kemungkinan mengalihkannya kepada pihak lain, izin yang bersifat pribadi jelas tidak dapat dialihkan kepada lain misalnya SIM. Sedangkan yang dapat dialihkan kepada pihak lain misalnya jika terjadi penjualan perusahaaan maka izin HO-nya dapat saja secara otomatis beralih pada pihak lain dengan syarat nama perusahaan tidak berubah.

Format dan Subtansi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam format tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat subtansi sebagai berikut:8

1) Kewenangan Lembaga
Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk lembaga berwenang dalam sistem perizinan, lembaga yang paling berbekal mengenai motede dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang berkaitan adalah lembaga pemerintahan.

2) Pencantuman Alamat
Isi tujuan pada pihak yang berkepentingan. Keputusan yang memuat izin aka dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Pihak pemerintah selaku pemberi izin harus mempertimbangkan kepentingan yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

3) Subtansi dalam Diktum
Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan.

Diktum terdiri dari keputusan pasti, yang memuat hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

4) Persyaratan
Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi izin. Ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi atau terdapat pelanggaran izin, maka sanksi diberikan oleh atasannya kepada pemegang izin. Dengan menetapkan syarat akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

5) Penggunaan alasan
Pemberian alasan dapat memuat hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, petimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. ketentuan undang-undang berperan dalam penilain oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aturan-aturan yang relevan, harus didasarkan fakta-fakta sebagaimana yang ditetapkan.9

Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan salah satu bentuk keputusan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang berwenang. Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis atau yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku, yang konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis yang isinya atau subtansinya mempunyai sifat sebagai berikut:10

  • Izin bersifat bebas, yaitu sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitnya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
  • Izin bersifat terikat, yaitu izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
  • Izin yang bersifat menguntungkan , serupakan izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan.
  • Izin yang bersifat memberatkan, yaitu izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
  • Izin yang segera berakhir, yaitu izin yang menyangkut tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
  • Izin yang berlangsung lama merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakn yang berakhirnya atu masa berlakunya relatif lama.
  • Izin yang bersifat pribadi, yaitu izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.
  • Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat pbjek izin.

Izin sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada umumnya itu dibuat dengan proses dengan jangka waktu tertentu. Sekalipun masa berlakunya tidak lama, untuk dapat diterbitkan sebuah izin perlu proses dan prosedur tertemtu yang kadang kala tidak singkat. Izin sangatlah penting bagi pelaku kegiatan dalam hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun pihak lain. Dapat disebutkan beberapa urgesi dari izin, misalnya sebagai landasan hukum. Sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan, dan sebagai alat bukti dalam hal ada klaim.

Prosedur Penerbitan Izin

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat atau petugas. Permohonan izin harus ada prosedur tertentu dan ditentukan oleh pemerintah yang memberi izin. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan yang luas baik baik dari segi konsepsional maupun hal teknis selain itu harus mengetahui aspek legal dari proses perizinan tersebut. Syarat untuk mendapatkan izin itu harus bersifat konstitif dan kondisional. Bersifat konstitufi itu maksudnya sebuah tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi atau harus ditentukan suatu perbuatan yang konkrit.

Sumber Bacaan

Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, hlm.2.

Sutedi Adrian, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.168

Van der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, 1985, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan kedelapan, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm.143.

Sutedi Adrian, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta. Op.cit, hlm. 168, hlm. 176-178, hlm 201-203.

Pudyatmoko, Y Sri, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, PT. Grasindo, Jakarta. Hlm 15

Atmosudirjo Prajudi, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm 23

N.M. Spelt dan J.B.JM. ten Berge, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2010, hlm.11-15

Tag: , , , , , , , , , , ,

Diposting oleh hestanto


Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

code