Teori Perpajakan Indonesia : Pengertian Pajak


Teori Perpajakan Indonesia Pengertian Pajak

Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan atau dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).
Pajak sebenarnya adalah utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Utang menurut pengertian hukum adalah perikatan (verbintenis). Perikatan adalah istilah hukum yang perlu dipahami maknanya. Ilmu hukum membahas timbulnya dan hapusnya perikatan (utang pajak), membahas daluwarsa, membahas preferensi utang, paksa, sita, peradilan, pelanggaran, dan sebagainya.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan-pembiayaan pembangunan.

     

Salah satu untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.
Definisi atau pengertian pajak seperti dikutip oleh Mardiasmo dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009).

Konsep Pengetahuan atau pemahaman pajak menurut (Rahayu, 2010) yaitu wajib pajak harus meliputi:
a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
b. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia.
c. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.

Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Rahayu (2010) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan berkelanjutan akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Baca juga : Teori Perpajakan Indonesia : Bagian Pertama Definisi Pajak

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan dalam APBN.

Menurut Priantara (2009) pajak diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara.Atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada si pembayar pajak. Dengan kata lain pajak merupakan iuran yang dibayarkan ke Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian di atas, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

  • Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
  • Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
  • Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
  • Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, untuk pembangunan Negara atau Daerah.
  • Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Secara umum salah satu pajak yang berlaku di Indonesia dan sebagai acuan bagi peneliti yaitupajak daerah, di mana sektor pajak daerah merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi mapun Kabupaten/Kota.

Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adiasa (2013) ada beberapa pengertian tentang pajak daerah antara lain :

  • Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
  • Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  • Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah;
  • Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya diberikan kepada, dibagihasilkan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

Fungsi pajak lebih kepada manfaat pokok atau kegunaan pokok dari pajak itu sendiri, pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara dan pajak akan digunakan untuk membiayai APBN, maka beberapa fungsi pajak antara lain :

  1. Fungsi Anggaran (budgetair), kegunaan pajak sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, jadi pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
  2. Fungsi mengatur (regulerend), yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan merupakan fungsi tambahan, jadi sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.
  3. Fungsi stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
  4. Fungsi retribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan tehnik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumberdaya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat alat besar yang bisa bergerak.

Pajak yang terhutang adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak pada suatu saat, pada masa pajak menurut ketentuan Perda mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan oleh Pemda setempat pada Pajak Kendaraan Bermotor, pajak terutang akan dikenakan untuk masa pajak dua belas (12) bulan berturut turut yang terhitung dari saat pendafataran kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor yang lain. Pajak Kendaraan bermotor (PKB) yang terhutang dipungut diwilayah provinsi tempat dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar.

Hal ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi yang terbatas hanya kendaraan bermotor yang telah terdaftar dalam ruang lingkup wilayah admisnitrasi provinsi tersebut.Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2015 “bahwa pengenaan tarif pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor oleh orang pribadi untuk kendaraan bermotor kedua dan setrusnya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor”. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (harga pasaran umum); danBobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).

Tarif yang dikenakan untuk kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut :
1) Sebesar 1,50%, untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama,
2) Sebesar 2%, untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua,
3) Sebesar 2,50%, untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga,
4) Sebesar 4%, untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya.

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 47 = 56