Unsur-unsur dalam Perizinan

Dalam konteks perizinan, izin dikeluarkan oleh pejabat administratif yang bertanggung jawab atas pelayanan umum kepada masyarakat. Izin merupakan bentuk pelayanan administratif yang menghasilkan dokumen resmi yang diperlukan publik. Izin bisa berupa tertulis atau tidak tertulis, namun menurut Hukum Administrasi Negara, izin harus dalam bentuk tertulis. Ini penting agar jika terjadi masalah, izin yang berupa keputusan administratif dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Keputusan administratif ini bersifat konkrit (berwujud dan spesifik), individual (menunjukkan penerima izin), dan final (menetapkan hak dan akibat hukum yang jelas).

Unsur-unsur dalam perizinan meliputi:

a. Para pihak terkait b. Objek pengaturan c. Pengesahan d. Pihak yang mengeluarkan izin e. Jangka waktu (izin tidak berlaku seumur hidup) f. Tujuan penggunaan izin g. Alasan penerbitan izin, seperti atribusi, delegasi, dan mandat

Izin berfungsi untuk mengatur dan menertibkan kegiatan individu atau kelompok secara preventif, mirip dengan dispensasi, lisensi, dan konsesi:

• Lisensi adalah keputusan administratif yang memungkinkan tindakan yang biasanya dilarang tetapi dianggap sah dan spesifik. Lisensi bisa berlaku untuk produk atau merek di berbagai industri.
• Konsesi adalah pengaturan di mana pihak swasta dapat terlibat dalam kegiatan penting untuk umum, dengan campur tangan pemerintah. Konsesi sering kali melibatkan proses negosiasi atau diskusi, dan menjadi bagian dari seni berpolitik. Konsesi melibatkan delegasi kekuasaan dari pemerintah kepada individu atau entitas swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah.
• Dispensasi, menurut Prins, adalah tindakan pemerintah yang mengesampingkan suatu peraturan untuk kasus khusus (relaxatio legis).

Fungsi dan tujuan perizinan adalah untuk mengatur dan menertibkan, memastikan bahwa izin dan kegiatan masyarakat tidak saling bertentangan dan agar izin digunakan sesuai tujuannya tanpa penyalahgunaan. Fungsi pengaturan ini adalah tanggung jawab pemerintah.

Perizinan juga berfungsi sebagai pembinaan. Dengan pemberian izin, pelaku usaha diakui memiliki kompetensi, dan pemerintah bertanggung jawab memberikan pembinaan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh izin.

Format izin biasanya berupa dokumen tertulis yang memuat:

a. Kewenangan lembaga b. Alamat c. Substansi keputusan d. Persyaratan e. Alasan f. Substansi tambahan

Izin adalah tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada situasi konkret melalui prosedur tertentu. Unsur perizinan meliputi:

1. Instrumen yuridis: Perbedaan antara negara hukum klasik dan modern, di mana negara hukum modern tidak hanya menjaga ketertiban tetapi juga kesejahteraan umum. Instrumen yuridis utama adalah ketetapan (Beschikking) yang digunakan dalam pelaksanaan pemerintah.
2. Instrumen Peraturan Perundang-undangan: Negara hukum melibatkan tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah harus menerbitkan izin berdasarkan wewenang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Organ Pemerintahan: Organ pemerintah memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat dasar. Deregulasi dan debirokratisasi diperlukan untuk mengurangi hambatan administrasi, dengan batasan tertentu.
4. Peristiwa Konkrit: Peristiwa konkret adalah situasi tertentu yang memerlukan izin. Proses perizinan bergantung pada wewenang organ pemerintah, jenis izin, dan struktur organisasi yang berwenang.
5. Prosedur dan Persyaratan: Pengajuan izin harus mengikuti prosedur yang ditentukan. Izin bersifat konstitutif dan kondisional, dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk menghindari sanksi.