Dasar Hukum dan Bisnis Riil Perbankan Syariah


Dasar Hukum Perbankan Syariah

Pengertian bank, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Undang-Undang N0. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian Bank Syariah menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah itu sendiri menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Selain pengertian formal yang ada dalam UU Perbankan Syariah, ada juga yang memberikan pengertian bahwa Bank Syariah atau bank Islam, yaitu:

     
  1. bank yang beropersi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang beropersinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasildan pembiayaan perdagangan (Karnaen Perwataatmadja & Muhammad Syafi’I Antonio, 1992 : 1- 2);
  2. lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah Rasul Muhammad saw. Dan bukan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan dituntunkan oleh Al-Qur’an dan Sunah Rasul Muhammad saw. Dalam operasinya bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam, tidak menggunakan bunga (M. Aziz, 1992 : 1).

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam (atau Bank Syariah) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam (Warkum Sumitro, 2002 : 5). Akan tetapi, pengertian tersebut di atas sebenarnya kurang tepat, karena masih menggunakan istilah yang selama ini dikenal dalam bank konvensional, yaitu penggunaan istilah ’kredit’. Pemakaian istilah tersebut dapat mengaburkan makna yang seharusnya. Kalau merujuk pada Undang-Undang Perbankan, kredit berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan).

Berdasar ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan dapat diketahui bahwa dalam kredit akan selalu melekat unsur bunga, padahal pada Bank Syariah, pengambilan bunga merupakan bagian dari perbuatan riba. Sementara riba itu sendiri termasuk sebagai perbuatan yang diharamkan. Oleh karena itu, sebaiknya dalam Bank Syariah menghindari penggunaan istilah-istilah yang sudah dipakai oleh bank konvensional, sehingga akan menghindari kesan bahwa Bank Syariah adalah bank konvensional yang berganti sampul.

Pada dasarnya bank, baik bank konvensional maupun Bank Syariah adalah suatu lembaga intermediasi (perantara) keuangan (financial intermediary). Fungsi utama intermediasi keuangan adalah transformasi aset, melaksanakan pembayaran sesuai jadwal, agen perantara serta transformasi risiko. Fungsi penting lain dari intermediasi adalah fungsi administrasi sistem akuntansi dan pembayaran, misalnya, transfer cek, transfer dana elektronik, penyelesaian utang dan pelunasan). Biasanya, intermediasi keuangan juga memerantarai peminjam dan dan pemberi pinjaman, dan memfasilitasi permintaan dan penawaran aset dan liabilitas non-tangible, seperti kolateral, jaminan, saran finansial dan jasa penitipan (Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, alih bahasa oleh A.K. Anwar, 2008 : 126).

Pada Bank Syariah, bank tidak hanya semata-mata berperan sebagai lembaga intermediator, tetapi Bank Syariah berperan juga sebagai pelaku bisnis secara riil. Misalnya, dalam hal menyalurkan dana, Bank Syariah tidak semata-mata hanya menyalurkan dana yang di kemudian hari akan meminta kembali dananya tersebut dengan tambahan tertentu. Dalam hal ini, Bank Syariah juga melakukan kegiatan bisnis. Bank Syariah dalam melakukan penyaluran dana bukan sebagai pihak yang meminjamkan dana, tetapi lebih sebagai pihak investor. Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang mempunyai dana kemudian menanamkan dana tersebut ke dalam sebuah proyek atau usaha, yang nantinya jika proyek atau usaha tersebut memperoleh keuntungan, maka Bank Syariah akan mendapatkan pembagian dari keuntungan tersebut. Berdasarkan hal di atas, keberadaan lembaga keuangan perbankan, jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, lebih mengedepankan pada konsep usahanya serta teknik operasional usahanya yang menyangkut jenis-jenis perjanjian yang dipergunakan. Hal ini berbeda dengan bank konvensional, yang lebih mengedepankan fungsi dari bank itu sendiri (Gemala Dewi, 2004 : 53).

Karakteristik intermediasi telah berubah secara drastis sejak tiga dekade terakhir berkaitan dengan perubahan dalam kebijakan makroekonomi, liberalisasi capital account, deregulasi, kemajuan dalam teori keuangan, dan yang terakhir, terobosan teknologi. Intermediasi finansial dalam bentuk perbankan tradisional telah banyak berkurang di Negara maju, di mana intermediasi berbasis pasar telah mendomonasi. Operasi pemberian pinjaman perbankan tradisional mulai digantikan oleh jasa berbayar yang mempertemukan secara langsung investor dan peminjam. Beberapa periset bahkan mengklaim adanya disintermediasi hingga tingkatan tertentu yang terjadi sebagai akibat dari penurunan peran intermediasi finansial tradisional. Akan tetapi terlepas siapa yang melakukan intermediasi, bank atau pasar, fungsi dasar intermediasi tidak pernah berubah (Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, alih bahasa oleh A.K. Anwar, 2008 : 126).

Pada masa awal Islam, pihak financier dikenal dengan sebutan sarrafs, yang melakukan banyak fungsi tradisional dan fungsi dasar institusi finansial konvensional, seperti intermediasi antara peminjam dan yang memberi pinjaman, mengoperasikan system pembayaran yang aman dan reliable, baik yang bersifat domestik maupun antar negara, dan menawarkan jasa seperti seperti penerbitan promissory note dan letter of credit. Sejarawan perdagangan telah menyamakan fungsi sarraf dengan bank. Sejarawan, seperti Udovitch menganggap mereka (sarraf) sebagai ’bankir tanpa bank’. Beroperasi melalui jaringan terorganisir dan pasar yang berfungsi dengan baik, sebagai perantara ahli, yang dilengkapi dengan alat dan teknologi yang ada pada waktu itu. Perantara finansial pada awal Islam juga saling membantu pihak-pihak lain untuk mengatasi kekurangan likuiditas berdasarkan kesepakatan bantuan mutual yang kemudian disebut ibda’ atau bidaah. Terdapat bukti bahwa beberapa konsep, kontrak/akad, praktek, dan institusi yang dikembangkan dalam sumber legal Islam pada akhir abad kedelapan menyediakan fondasi bagi instrumen yang sama di Eropa beberapa abad kemudian (M. Umer Chapra & Tariqullah Khan, 2000, Occasional Paper No. 3, Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute: Islamic Development Bank).

Baca : Pengertian BMT (BaitulMal wat Tamwil)

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

9 + 1 =