Pembiayaan Ijarah Menurut Para Ahli


Pembiayaan Ijarah Menurut Para Ahli

Pengertian Ijarah

Menurut Sabiq (dalam Nurhayati, 2013: 232) Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti Al’Iwadhu (ganti/kompensasi). Al-Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi Ijarah dimaskudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). dari pengertian di atas ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset atau dari jasa/pekerjaan.

Menurut Qal’aji (dalam Antonio, 2001: 117) Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.

     

SOP KJKS-UJKS dinyatakan bahwa ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dan penggunaan sebuah asset sebagai ganti pembayaran sewa (ijarah) adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset sedangkan sewa beli (ijarah wan iqtina) atau disebut juga Ijarah Muntahiya bi tamlik adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atas perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda maupun jasa yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

 

Rukun dan Syarat Ijarah

Berdasarkan Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, rukun dan syarat Ijarah adalah:

  1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
  2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
  3. Obyek akad Ijarah, yaitu: manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.

Menurut Nurhayati (2013: 236 ) rukun Ijarah ada tiga macam, yaitu:

  1. Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa/lessor/mu’jjir dan penyewa/pengguna jasa lesse/musta’jir.
  2. Obyek akad ijarah berupa: manfaat aset/musta’jir dan pembayaran sewa; atau manfaat jasa dan pembayaran upah
  3. Ijab kabul/serah terima.

Baca : Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Ketentuan Obyek Ijarah

Berdasarkan Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah ketentuan obyek Ijarah adalah:

  1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
  2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
  3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
  4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.
  5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
  6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
  7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
  8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
  9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Berdasarkan tata cara penyelenggaraan produk ijarah dalam SOP KJKS-UJKS dinyatakan bahwa dalam transaksi ijarah yang menjadi obyek adalah penggunaan manfaat atas sebuah asset dan salah satu rukun ijarah adalah harga sewa. Dengan demikian ijarah sesungguhnya bukan kelompok dari jual-beli. di dalam implementasi produk ijarah KJKS dan UJKS Koperasi banyak menerapkan produk ijarah Muntahiya Bit Tamlik/Wa Iqtina dan mengelompokkan produk ini ke dalama akad jual beli, karena memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli asset yang disewa pada akhir masa sewa. hal ini disebabkan untuk proses kemudahan di sisi operasional KJKS dan UJKS koperasi dalam hal pemeliharaan asset pada masa atau sesudah sewa.

 

Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

Berdasarkan Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang PembiayaanIjarah, kewajiban LKS dan Nasabah dalam pembiayaan Ijarah adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

  • Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
  • Menanggung biaya pemeliharaan barang.
  • Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

  • Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
  • Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
  • Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Baca : Dasar Hukum dan Bisnis Riil Perbankan Syariah

Berakhirnya Ijarah

Menurut Nurhayati (2013:238) berakhirnya Ijarah adalah:

  1. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian;
  2. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah;
  3. Terjadi kerusakan aset;
  4. Penyewa tidak dapat membayar sewa
  5. Salah satu pihak meninggal dunia dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. (Nurhayati, 2013: 238)

Postingan Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 + 6 =